Ramai Isu Groundbreaking Data Center Ai Batang, Margo: DPMPTSP Belum Keluarkan Izin
Kepala DPMPTSP Batang, Margo Santosa--Bakti Buwono/ diswayjateng.id
BATANG, diswayjateng.id – Rencana pembangunan pusat data atau data center di KEK Industropolis BATANG mulai memantik perhatian publik.
Isu peletakan batu pertama proyek tersebut beredar luas di media sosial, sementara sebagian warga mulai menyuarakan penolakan.
Namun, di tengah ramainya informasi tersebut, status perizinan proyek justru belum jelas di tingkat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang, Margo Santosa, memastikan pihaknya belum menerbitkan satu pun dokumen legalitas maupun perizinan untuk investasi tersebut.
BACA JUGA: Mulai 1 Desember 2026, 30 KA Berhenti di Stasiun Batang, Ini Jadwalnya
BACA JUGA: 159 Manajer Kopdes Merah Putih Sudah Ditempatkan di Batang, 12 Minta Pindah
"Saya selaku Kepala DPMPTSP Kabupaten Batang yang diberi kewenangan untuk pendelegasian kewenangan terkait dengan perizinan, memang sampai saat ini saya tidak mengeluarkan legalitas atau perizinan apa pun terkait dengan investasi Data Center atau AI yang ada di Kabupaten Batang," tegas Margo saat dihubungi melalui telepon, Rabu, 18 November 2026.
Penegasan itu juga berlaku untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Margo menyebut, hingga saat ini DPMPTSP Batang belum menerbitkan dokumen tersebut.
"Belum, itu belum mengeluarkan apa-apa kok," imbuhnya.
Meski demikian, belum adanya izin dari DPMPTSP Batang tidak serta-merta berarti proyek tersebut tidak memiliki jalur perizinan lain.
BACA JUGA: Warga Cepokokuning Batang Gagalkan Tawuran Pelajar, Dua Siswa Bawa Celurit Diamankan
BACA JUGA: Final GBC 2026 di Batang Dikemas ala DBL, Lampu GOR Padam, Pemain Diperkenalkan bak Bintang NBA
Margo menjelaskan, lokasi rencana investasi berada di kawasan ekonomi khusus (KEK). Karena itu, sebagian kewenangan perizinannya berada di pemerintah pusat melalui administrator KEK.
"Kalau kita sesuai dengan regulasi yang ada, KITB itu kan KEK. Nah, ini ketika berbicara KEK, semua legalitasnya sesuai dengan kewenangannya, ada yang perizinannya itu di pusat. Tapi di KEK sendiri kan ada administrator KEK, jadi yang memproses izin yang kewenangannya pusat adalah di administrator KEK," urainya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:



