Ketua kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH turut digerakkan membantu proses tersebut.
Pemkab juga mendorong partisipasi masyarakat melalui penyebaran informasi di media sosial.
Warga diajak menjadi agen perlinsos dengan membantu tetangga melakukan pendaftaran.
Sementara itu, perkembangan pendataan dipantau setiap hari oleh pemerintah daerah.
Pemantauan dilakukan berdasarkan wilayah kecamatan, desa, kelurahan, hingga masing-masing agen perlinsos.
Evaluasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang masih membutuhkan percepatan penanganan.
Pemerintah Kabupaten Batang berharap capaian pendataan digital menjadi fondasi perbaikan penyaluran bantuan sosial.
Sistem tersebut diharapkan membantu pemerintah memastikan penerima bantuan sesuai kondisi masyarakat sebenarnya.
"Harapan kita, bantuan-bantuan sosial benar-benar sampai dan dimanfaatkan kepada penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan dan riil di lapangan," pungkas Faiz.
Ke depan, ketepatan data menjadi tantangan penting agar digitalisasi perlinsos berdampak langsung bagi masyarakat.
Sebab, keberhasilan pendataan tidak hanya diukur dari jumlah warga yang terdaftar.
Lebih jauh, data tersebut harus mampu mendukung penyaluran bantuan sosial secara adil dan tepat sasaran.