Pemkab Batang mulai menyusun langkah percepatan setelah terbitnya surat Pemprov Jawa Tengah Nomor 400.12/179/206.
Surat tersebut tertanggal 16 September 2026 dan menjadi salah satu dasar pelaksanaan percepatan.
Konsolidasi awal dilakukan melalui registrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan aktivasi agen perlinsos.
Kegiatan itu melibatkan pilar sosial, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), TKSK, dan relawan.
Konsolidasi berlangsung pada 18 September 2026 dengan menyasar para petugas pendamping di lapangan.
Pelibatan unsur lain kemudian diperluas untuk mempercepat jangkauan pendataan masyarakat.
Seluruh jajaran Polres Batang dilibatkan dalam kegiatan tersebut pada 30 September 2026.
Berikutnya, prajurit TNI dari Kodim 0736/Batang turut dilibatkan pada 5 Oktober 2026.
Pemkab Batang juga menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada 8 Oktober 2026.
Langkah tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Bupati Nomor 004 Tahun 2026.
Pemerintah daerah turut membentuk tim pelaksana melalui SK Bupati Nomor 100.3.3.2/381 Tahun 2026.
Pelaksanaan pendataan kemudian diperkuat dengan pembentukan posko perlinsos secara berjenjang.
Posko tersebut dibentuk mulai tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan.
Pendataan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kelompok kesejahteraan masyarakat.
Tahap pertama menyasar masyarakat desil 1–4 yang mencakup penerima bantuan eksisting dan warga berpotensi layak.
Selanjutnya, tahap kedua menyasar masyarakat desil 5–10 yang merasa memenuhi kriteria penerima bantuan.