SLAWI, diswayjateng.id — Jabatan bukanlah karpet merah untuk mencari keuntungan pribadi. Justru di balik kewenangan yang melekat pada seorang pejabat, tersimpan risiko korupsi yang setiap saat bisa mengintai ketika integritas mulai ditawar.
Pesan tegas itu mengemuka saat penutupan Workshop Program Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Integritas Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2026 di Hotel Karlita Tegal, Selasa (6/10/2026).
Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid menegaskan, pengendalian risiko korupsi wajib dimulai dari perubahan pola pikir (mindset) seorang pemimpin. Pasalnya, perilaku pimpinan akan selalu menjadi cermin sekaligus teladan bagi jajaran di bawahnya.
"Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun mindset sebagai seorang pemimpin. Apa pun yang dilakukan akan menjadi contoh bagi orang-orang di bawah. Kalau mindset pimpinan sudah benar, insyaallah apa yang dilakukan juga sesuai aturan," ujar Kholid.
BACA JUGA:72 PPPK Paruh Waktu Batang Tak Diperpanjang, Mayoritas Mengundurkan Diri
BACA JUGA:Median Jalan Simpang KUD Dibuka, Dishub Tegal Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Menurutnya, seorang pejabat harus mampu memisahkan kepentingan pribadi dan keluarga dari tanggung jawab kedinasan. Kewenangan yang diberikan negara harus sepenuhnya diarahkan untuk memberi manfaat luas kepada masyarakat, bukan sebagai celah memperkaya diri sendiri maupun kelompok tertentu.
Di sinilah titik krusial di mana risiko korupsi harus diputus sejak dini—bukan menunggu pelanggaran terjadi, melainkan mulai dari potensi sekecil apa pun seperti benturan kepentingan dan penyalahgunaan fasilitas negara.
Lahirkan Rencana Aksi Nyata
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Tegal Nurhapid Junaedi melaporkan bahwa workshop yang diikuti 52 peserta ini mencatatkan tingkat kehadiran hingga 92,8 persen. Evaluasi kegiatan tidak hanya dilihat dari absensi, melainkan keaktifan diskusi, simulasi kasus, peningkatan pre-test dan post-test, hingga penyusunan rencana aksi.
Dari pelatihan ini, lahir sejumlah komitmen nyata dari para peserta. Di antaranya saling mengingatkan dengan pasangan, menanamkan nilai antikorupsi di lingkungan keluarga, berkomitmen tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, hingga meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan organisasi.
BACA JUGA:Bermula dari Status Whatsapp, Emas Senilai Rp 100 Juta Digasak Maling
BACA JUGA:Nekat Dorong Motor Curian Menuju SPBU, Seorang Pria Dibekuk Polisi
Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tegal Budi Eko Setiawan, selaku president class, menilai pelatihan ini memberikan pengalaman berharga tanpa sekat jabatan atau eselon. Melalui proses tersebut, para pejabat semakin sadar bahwa dampak korupsi tidak hanya menghancurkan diri sendiri, tetapi juga keluarga dan masa depan anak-anak.
"Karena itu, mari kita memilih untuk selalu menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai aturan," pungkasnya.