Dana Desa Tak Boleh Jadi Bancakan, Kejari Demak Gandeng ABPEDNAS

DEMAK, diswayjateng.id – Pengelolaan dana desa di Kabupaten Demak bakal mendapat pengawasan lebih ketat. Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak mulai memperkuat kolaborasi dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) untuk mengantisipasi potensi penyimpangan dalam penggunaan uang negara di tingkat desa.

Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Demak, Eko Winarno, dengan Ketua ABPEDNAS Kabupaten Demak, Muhammad Ali Maskun, di Kantor Kejari Demak.

Pertemuan itu bukan hanya silaturahmi. Kedua pihak membicarakan sejumlah persoalan dalam tata kelola pemerintahan desa yang membutuhkan perhatian serius, terutama menyangkut transparansi penggunaan dana desa.

Beberapa persoalan yang menjadi pembahasan di antaranya dugaan penyalahgunaan dana desa, ketidaksesuaian prosedur musyawarah desa, hingga pelanggaran dalam pengelolaan aset milik desa.

ABPEDNAS selama ini turut melakukan pengawasan melalui tim verifikasi lapangan. Hasil pengawasan tersebut nantinya dapat menjadi bahan informasi dan laporan kepada Kejari Demak untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

BACA JUGA:Hindun Anisah Bongkar Jerat Kemiskinan: Pinjol dan Oligarki Bikin Rakyat Makin Terhimpit

BACA JUGA:Tiga WNA China Tersandung Dugaan Pelanggaran Izin Kerja di Proyek Tol Semarang-Demak

Ketua ABPEDNAS Kabupaten Demak Muhammad Ali Maskun mengatakan, pihaknya menyambut baik terbangunnya komunikasi dan sinergi dengan jajaran Kejari Demak.

Menurutnya, pengawasan terhadap pemerintahan desa membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar potensi penyimpangan tidak dibiarkan berlarut-larut.

“Kami sangat menyambut baik sinergi ini. Ke depannya ABPEDNAS akan menjadi mitra pengawasan partisipatif untuk menyerahkan data dan laporan dugaan penyimpangan yang ditemukan tim verifikasi lapangan, guna mendukung penindakan terhadap penyalahgunaan dana desa di wilayah Kabupaten Demak,” ujar Ali Maskun, Minggu (8/11/2026).

Sementara itu, Kasipidsus Kejari Demak Eko Winarno mengapresiasi peran ABPEDNAS dalam membantu mengawal tata kelola pemerintahan desa.

Dia menegaskan, Kejari Demak terbuka terhadap berbagai informasi dan laporan masyarakat, termasuk dari lembaga yang menjadi mitra pengawasan.

Namun, laporan yang masuk tetap harus memenuhi persyaratan dan didukung bukti yang cukup agar dapat diproses sesuai aturan hukum.

“Kami membuka pintu seluas-luasnya bagi masukan dan laporan dari masyarakat serta lembaga mitra untuk menjaga kebersihan pengelolaan dana desa yang merupakan uang rakyat,” ungkap Eko.

Sumber: