BATANG, diswayjateng.id – DPRD Kabupaten Batang akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah jumlah kasus dugaan keracunan makanan di wilayah Bawang mencapai 675 orang.
Pengawasan tidak hanya diarahkan kepada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkaitan dengan insiden tersebut.
DPRD Batang berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara rutin ke dapur-dapur SPPG lain yang melayani program MBG di Kabupaten Batang.
Ketua DPRD Kabupaten Batang, Suudi, mengatakan pengawasan diperlukan untuk memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
BACA JUGA: 5 Hektare Lahan Rob Batang Dibidik untuk Budidaya Nila Salin
BACA JUGA: PGRI Batang Dorong Guru PPPK Jadi PNS Tanpa Tes, Ini Alasannya
"Ya itu yang pertama tentu keprihatinan kita, merupakan keprihatinan di Kabupaten Batang. Yang kedua tentu pengawasan terhadap MBG itu diperketat," ujar Suudi saat ditemui wartawan, Kamis 1 Oktober 2026.
Suudi mengatakan DPRD akan mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan tersebut sekaligus menjadi upaya untuk mengetahui kondisi pengelolaan dapur penyedia makanan di lapangan.
"Kita sebagai lembaga DPRD yang punya wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap semua program eksekutif, harapannya dari kita DPRD ini akan selalu mengawasi program MBG ini agar bisa berjalan dengan baik," katanya.
Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang per 1 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB, total kasus dugaan keracunan makanan di wilayah Bawang mencapai 675 orang.
BACA JUGA: Rekonstruksi Jembatan Kali Belo Tersono Batang Capai 74,54 Persen, Rampung November
BACA JUGA: Dari Puisi sampai Public Speaking, Ratusan Siswa SMP Batang Adu Skill Bahasa
Sebanyak sembilan pasien masih tercatat menjalani rawat inap.
Kasus terbanyak tercatat di Puskesmas Bawang dengan 613 kasus. Penanganan juga dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan lain, termasuk Puskesmas Subah, Puskesmas Gringsing 1, Puskesmas Bandar 1, RSUD Batang, dan RSUD Limpung.
Suudi mengatakan DPRD tidak ingin pengawasan hanya dilakukan setelah muncul insiden. Karena itu, sidak akan diarahkan ke seluruh SPPG untuk melihat langsung pelaksanaan dan pengelolaan layanan MBG.