“Kami akan membentuk 80 relawan dan tiap-tiap RT atau RW ada delapan relawan yang akan bekerja sama untuk membantu program ini,” ujar Slamet.
BACA JUGA: Respons Cepat Call Center 110, Polres Tegal Tindaklanjuti Dugaan Pengambilan Solar Ilegal
BACA JUGA: Ketika Uang Lusuh Warga Batang di Laci Kembali Bernilai, Ada Pegadaian dan BI di Tengahnya
Relawan tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari perangkat desa, kader, karang taruna hingga lembaga yang ada di desa.
Tugas utama Agen Perlinsos nantinya adalah membantu memverifikasi data yang dinilai tidak valid, termasuk mengawal proses pembaruan data serta pengajuan bantuan sosial.
“Intinya yang harusnya mendapat bantuan tapi sekarang tidak mendapatkan bantuan karena adanya perubahan desil,” katanya.
Slamet menegaskan, usulan perubahan data nantinya tidak bisa dilakukan sembarangan. Rekomendasi perubahan harus diketahui oleh ketua RT maupun RW setempat.
BACA JUGA: Perselisihan di Sumber Berujung Pidana, Polisi Sita Senjata Tajam dan Tetapkan Tersangka
BACA JUGA: Tengah Malam Rumah Didobrak, Warga Magelang Dipukul, Remaja 15 Tahun Diamankan Polisi
Menurutnya, pengurus lingkungan merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi sosial warga sehari-hari.
“Tidak semua didata ulang karena yang tahu seorang warga layak mendapatkan bantuan atau tidak itu kan dari kepala lingkungan, yaitu RT atau RW,” ujarnya.
Warga Tak Layak Juga Bisa Disanggah
Selain mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan tetapi belum mendapatkannya, tim juga akan membuka ruang sanggahan terhadap penerima bantuan yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria.
“Kalau yang tidak seharusnya mendapatkan tapi malah mendapatkan bantuan, di aplikasi juga ada sanggahannya. Kita akan melakukan itu,” kata Slamet.
BACA JUGA: Misteri Pria Asing di Kamar Mandi Kos Berakhir Tragis, Tersangka Terancam 7 Tahun Penjara
BACA JUGA: DPRD Kota Semarang Dorong Forkot 2026 Jadi Momentum Perluas Minat Olahraga di Ruang Publik
Ia mengatakan verifikasi tersebut diperlukan agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran. Pihaknya juga berharap warga yang aktif dalam lingkungan dan memang membutuhkan bantuan tidak justru terlewat akibat persoalan data.