“Kepala sekolah di semua jenjang yang telah mendapatkan MBG jangan bermain mata dengan pemilik SPPG dengan menutupi kejadian ketika terjadi permasalahan, karena ini menyangkut nyawa anak bangsa,” tegasnya.
BACA JUGA: Polisi Periksa Lima Saksi dalam Kasus Penganiayaan Murid MTs di Pesantren Grobogan
DPRD Minta Pengadaan Bahan Baku Transparan
Selain keamanan pangan, Komisi IV DPRD Purworejo menyoroti pengelolaan anggaran bahan baku MBG. Ivan meminta pihak pengelola memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk membeli bahan makanan yang dibutuhkan penerima manfaat. Ia juga mengingatkan agar pengadaan tidak disertai praktik penggelembungan harga.
“Uang belanja bahan baku makanan betul-betul dibelanjakan. Jangan sampai terjadi mark up atau penggelembungan harga dengan modus belanja di koperasi di yayasan itu sendiri dan seolah-olah menunjuk supplier, padahal orang tersebut masih bagian dari yayasan sendiri,” ungkapnya.
Menurut Ivan, transparansi dalam pengadaan berkaitan langsung dengan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat. Ia menilai program MBG memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksanaannya harus dijaga agar tetap sesuai dengan tujuan tersebut.
“Jangan sampai program yang bertujuan baik dari Presiden justru pada tataran pelaksanaan menimbulkan masalah akibat para pelaku di lapangan tidak profesional dan hanya mengejar keuntungan semata,” ujarnya.
BACA JUGA: Edarkan Narkoba di Tepi Jalan, Pasutri Dibekuk Satresnarkoba Polres Semarang
Komisi IV DPRD Purworejo selanjutnya mendorong pemerintah daerah, BGN, Satgas MBG, pengelola SPPG dan sekolah memperkuat evaluasi bersama.
Menurut Ivan, sejumlah aspek perlu mendapat perhatian, mulai dari standar dapur, keamanan pangan, kualitas menu, distribusi makanan, transparansi pengadaan hingga mekanisme pengaduan masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG dapat segera diketahui dan ditangani, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar keamanan dan kebutuhan gizi.