PURWOREJO, diswayjateng.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purworejo kembali menjadi sorotan. Munculnya sejumlah dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengonsumsi makanan MBG membuat DPRD meminta pengawasan dan evaluasi diperketat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purworejo dari Fraksi Partai NasDem, Ivan Fatchan Gani Wardhana, menilai persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi pelaksanaan program, terutama di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia meminta seluruh pengelola SPPG mematuhi standar operasional prosedur (SOP), mulai dari pengelolaan dapur hingga penyediaan makanan.
“Turut prihatin atas kejadian keracunan massal. Semoga anak-anak lekas membaik, segera diberikan kesehatan dan bisa bersekolah lagi,” kata Ivan, Jumat (25/9/2026).
BACA JUGA: Peringati HANTARU 2026, ATR/BPN Kantah Kabupaten Pemalang Serahkan 5 Sertipikat Wakaf dan Masyarakat
BACA JUGA: Polisi Blora Dalami Dugaan Peredaran Uang Palsu, Pedagang Jadi Korban
Menurutnya, keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. Karena itu, standar pengolahan makanan tidak boleh diabaikan.
“Semua SPPG agar mematuhi SOP dapur karena fakta di lapangan masih banyak dapur yang belum berstandar,” ujarnya.
Jangan Menunggu Ada Korban
Ivan juga meminta Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (Korwil BGN) Purworejo tidak hanya melakukan pengawasan ketika muncul persoalan. Menurutnya, pembinaan dan pemeriksaan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh SPPG menjalankan standar yang ditetapkan.
Hal serupa disampaikan kepada Satgas MBG Kabupaten Purworejo. Satgas diminta lebih aktif turun langsung ke lapangan dan mendengar keluhan masyarakat, siswa maupun orang tua penerima manfaat.
BACA JUGA: Kasus Dugaan Keracunan MBG Bawang Batang Capai 521 Pasien
BACA JUGA: Mantan Bupati Batang Bambang Bintoro Meninggal, Sahabat dan Bupati Faiz Kenang Sosoknya
“Mohon kepada Satgas MBG tingkat kabupaten bertindak tegas bukan hanya setelah terjadinya kasus keracunan, tetapi juga memantau ke lapangan dan mendengarkan langsung suara dari masyarakat,” katanya.
Ivan menyebut saluran pengaduan juga harus dibuka seluas-luasnya. Menurut dia, informasi dari masyarakat penting untuk mengetahui persoalan sejak awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Ia juga mengingatkan kepala sekolah agar tidak menutup-nutupi apabila ditemukan persoalan dalam distribusi maupun konsumsi makanan MBG.