Ia juga meminta pemerintah memperkuat mekanisme deteksi dini sehingga makanan yang diduga bermasalah dapat segera dihentikan sebelum dikonsumsi penerima manfaat dalam jumlah lebih besar.
“Keamanan pangan harus menjadi garis pertahanan pertama dalam MBG. Jangan sampai kita baru bergerak setelah masyarakat jatuh sakit,” ujarnya.
BACA JUGA: Entok Jumbo Kebumen Tembus Rp25 Juta, Dikirim ke Berbagai Pulau hingga Aceh Naik Pesawat
BACA JUGA: Raih Prestasi di MTQ Nasional, 7 Kafilah Kota Semarang Dapat Apresiasi Umrah
Balita hingga Ibu Hamil Perlu Perlindungan Khusus
Vita juga menyoroti kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang masuk dalam kelompok penerima manfaat. Menurutnya, kelompok tersebut memiliki kebutuhan gizi dan kondisi biologis yang berbeda sehingga perlu mendapat standar perlindungan yang memadai.
“Kita harus memastikan apakah standar yang berlaku saat ini sudah memadai untuk kelompok 3B. Kalau memang dibutuhkan standar khusus, maka BGN harus segera menyusunnya dan memastikan standar tersebut diterapkan di seluruh SPPG,” katanya.
Standar itu, lanjut Vita, tidak hanya berkaitan dengan kandungan gizi. Pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, kebersihan, keamanan makanan, pengemasan hingga distribusi juga harus diperhatikan.
“Tujuan MBG adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, bergizi saja tidak cukup. Makanan tersebut harus aman, layak, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat,” tegasnya.
BACA JUGA: NASIB BUNTUNG Penjual Lentog di Kudus, Apes Uang Rp 15 Juta Raib Cuma dalam Hitungan Menit
BACA JUGA: Barongsai Semarang Bidik Lima Emas pada Debut Porprov Jateng 2026, Naga Kecepatan Jadi Andalan
Penanganan Korban Jangan Terhenti
Di tengah evaluasi pelaksanaan MBG, Vita meminta pemerintah memastikan seluruh warga yang mengalami gangguan kesehatan memperoleh penanganan hingga benar-benar pulih.
“Prioritas pertama adalah korban. Mereka harus mendapatkan pemeriksaan, pengobatan, dan pemantauan sampai benar-benar dipastikan pulih. Jangan menunggu keluhan hilang baru dianggap selesai,” katanya.
Ia juga meminta hasil penelusuran nantinya tidak berhenti pada penentuan penyebab kejadian, tetapi harus menghasilkan langkah koreksi yang jelas.
“Harus ada evaluasi yang jelas mengenai apa yang terjadi, di mana letak kegagalannya, dan apa yang harus diperbaiki. Dari setiap kejadian seperti ini harus lahir corrective action yang konkret,” ujar Vita.
BACA JUGA: 'Sadar Desa' Diluncurkan di Purwodadi Purworejo, Arsip Desa Kini Didigitalisasi
BACA JUGA: Orang Tua Murid Purworejo Tolak MBG, Anak Diduga Diare Usai Makan