BATANG, diswayjateng.id — Jumlah warga yang terdampak dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG Bawang, Kabupaten Batang, terus bertambah.
Hingga Kamis siang, 24 September 2026, jumlah korban yang dilaporkan mencapai sedikitnya 411 orang.
Bupati Batang M. Faiz Kurniawan turun langsung meninjau SPPG Bawang. Peninjauan dilakukan bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) dan KPPG Semarang/BGN Jawa Tengah untuk melihat kondisi dapur penyedia MBG tersebut.
Faiz mengatakan, pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penanganan para korban. Ia menyebut banyak anak masih menjalani perawatan di rumah sakit dan puskesmas dengan kondisi lemas, muntah, hingga diare.
BACA JUGA: Dari IGD hingga Selasar RSUD Batang, Bupati Faiz Cek Korban Dugaan Keracunan MBG
BACA JUGA: Kabar Korban Meninggal Keracunan MBG Beredar, Dinkes Batang Pastikan Hoaks
“Kita semua sedih, kita semua berduka. Saya sendiri dari tadi pagi kemudian keliling ke beberapa tempat, ke rumah sakit, ke puskesmas,” kata Faiz yang didampingi istrinya, Faelasufa
Menurut dia, dari laporan hingga sekitar pukul 12.00 WIB, jumlah korban sudah mencapai lebih dari 411 orang.
Dari jumlah tersebut, sekitar 170 orang menjalani rawat inap, sementara lebih dari 200 orang lainnya sudah diperbolehkan kembali ke rumah.
Faiz menegaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru menentukan pihak yang bersalah. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk mengetahui titik persoalan dalam proses penyediaan makanan MBG.
BACA JUGA: Kesaksian Warga Bawang Batang, Sisa MBG Anak Dimakan Ibu hingga Keracunan
BACA JUGA: Bupati Batang Gandeng Assessment Center Polri untuk Seleksi 334 Perangkat Desa
“Yang pertama adalah make sure apa yang terjadi, sehingga bisa menimpa lebih dari 411 korban,” ujarnya.
Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh tahapan penyediaan makanan. Mulai dari bahan atau barang datang, proses pengolahan, hingga makanan dikemas dan didistribusikan kepada penerima manfaat MBG.
Menurut Faiz, penelusuran pada setiap tahapan penting dilakukan agar penyebab kejadian dapat diketahui secara jelas. Pemerintah juga tidak ingin persoalan serupa kembali terjadi setelah penanganan para korban selesai.