“Kalau mereka membutuhkan sertifikasi halal, nanti kita fasilitasi, kita komunikasikan dengan Kementerian Agama dan sebagainya,” katanya.
Sementara pelaku usaha yang mengelola wahana atau tempat wisata dapat berkonsultasi mengenai perizinan yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Namun, Margo menegaskan ada satu legalitas dasar yang perlu dimiliki pelaku usaha.
“Yang pasti NIB itu harus ada,” tegasnya.
DPMPTSP, kata dia, membuka ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kebutuhan perizinannya.
Pelaku usaha dapat berkonsultasi sebelum mengurus perizinan agar dokumen yang disiapkan sesuai dengan jenis kegiatan usahanya.
Curug Genting Jadi Salah Satu Contoh
Salah satu wilayah yang disebut Margo adalah Desa Bawang, Kecamatan Blado.
Di wilayah tersebut terdapat Curug Genting yang menjadi salah satu destinasi wisata. Menurut Margo, pelaku UMKM maupun penggiat wisata di kawasan itu yang belum memiliki legalitas dapat memperoleh pendampingan.
“Misalnya di Desa Bawang, Kecamatan Blado yang notabene di situ adalah Curug Genting, ketika ada UMKM, ada penggiat wisata di situ yang memang belum ada legalitasnya, kami siap memfasilitasi,” katanya.
Pendekatan serupa terbuka bagi pelaku usaha wisata di wilayah lain di Kabupaten Batang.
Persiapan tersebut juga berkaitan dengan rencana pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia di sektor pariwisata.
Margo menyebut terdapat rencana anggaran sekitar Rp30 miliar yang antara lain diarahkan untuk infrastruktur, peningkatan SDM dan kebutuhan pengembangan lainnya.
“Sebagian karena memang infrastruktur, sebagian untuk peningkatan SDM dan sebagainya. Kita dari perizinan itu coba mempersiapkan dari sisi legalitasnya,” ujarnya.
Dengan demikian, persiapan menuju Tahun Wisata 2027 tidak hanya berkaitan dengan kesiapan destinasi.
Pemerintah juga mendorong pelaku usaha yang menjadi bagian dari ekosistem pariwisata agar lebih siap secara administrasi dan legalitas.
Margo juga mengingatkan pelaku usaha wisata untuk memperhatikan kualitas pelayanan dan kebersihan.