“Memang kita harus melihat RKPD prioritas RKPD 2027 di sektor wisata itu secara makro, secara komprehensif,” katanya.
Menurut Margo, pemerintah perlu melihat sektor pariwisata sebagai sebuah ekosistem. Karena itu, usaha-usaha yang mendukung aktivitas wisata juga perlu dipersiapkan.
Dengan legalitas yang lengkap, pelaku usaha dapat tercatat dalam data pemerintah. Data tersebut kemudian dapat menjadi dasar ketika terdapat program pembinaan maupun pengembangan usaha.
“Sekarang kalau tidak ada legalitasnya kan belum tercatat,” ujarnya.
Margo menegaskan pelaku usaha yang telah berizin dan tercatat akan menjadi prioritas ketika pemerintah membutuhkan data dalam pelaksanaan program.
“Yang berizin dan tercatat itu jadi prioritas kalau ada program pendataan? Iya, pastinya,” katanya.
Bagi pemerintah, pendataan tersebut juga penting untuk mengetahui kebutuhan pelaku usaha di lapangan.
Setelah terdata, pelaku usaha dapat menjadi sasaran monitoring, evaluasi, sosialisasi maupun bimbingan teknis sesuai kebutuhan.
Bukan Sekadar Urus Izin
Margo mengatakan legalitas tidak hanya memberikan kepastian administrasi bagi pelaku usaha.
Data pelaku usaha yang telah memiliki legalitas juga memungkinkan pemerintah melakukan pembinaan lebih terarah.
Misalnya, ketika sebuah UMKM membutuhkan peningkatan kualitas produk, kemasan atau pemasaran, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhannya melalui proses pendataan dan evaluasi.
“Dari sisi pemasaran kan dari situ kan kita bisa dengan legalitas itu melakukan monitoring evaluasi, kemudian nanti kita berikan mereka sosialisasi atau bimtek yang lebih bermanfaat untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mutu produk,” jelasnya.
Dengan pendekatan tersebut, legalitas diposisikan sebagai pintu masuk pembinaan usaha.
Hal itu menjadi penting ketika jumlah aktivitas ekonomi di kawasan wisata ikut berkembang seiring penguatan sektor pariwisata.
NIB Jadi Legalitas Dasar
Untuk pelaku UMKM, jenis perizinan yang dibutuhkan dapat berbeda sesuai bidang usahanya.
Margo mencontohkan pelaku usaha makanan dan minuman dapat membutuhkan NIB dan PIRT. Jika diperlukan, pelaku usaha juga dapat difasilitasi untuk memperoleh sertifikasi halal.