SLAWI, diswayjateng.com – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melontarkan peringatan keras soal masih belum akuratnya data penerima bantuan sosial di Indonesia.
Di hadapan ratusan operator data desa, kepala desa, camat, pendamping PKH hingga TKSK di Pendopo Amangkurat Pemkab Tegal, Sabtu (2/5/2026), Gus Ipul mengungkapkan secara terbuka bahwa persoalan salah sasaran bansos masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.
Bahkan, secara nasional, angka ketidaktepatan sasaran bantuan sosial sempat menyentuh 45 persen berdasarkan data 2024 hingga awal 2025.
Meski kini mulai menurun berkat pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), ia menegaskan proses pembenahan belum selesai.
“Secara jujur kita akui data kita memang belum sepenuhnya sempurna. Masih ada penerima bansos yang belum tepat sasaran. Memang sebagian sudah tepat, tetapi sebagian lainnya belum. Ini yang terus kita benahi,” tegas Gus Ipul.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Membangun SDM Menuju Kemandirian Ekonomi di Kabupaten Tegal.
Dalam forum tersebut, Gus Ipul menekankan bahwa operator data desa kini memegang peran yang sangat strategis.
Mereka menjadi ujung tombak dalam memastikan akurasi data sosial-ekonomi masyarakat yang nantinya dijadikan dasar penyaluran bantuan sosial maupun berbagai program pemberdayaan pemerintah.
Bahkan, dengan nada serius namun disambut tawa peserta, Gus Ipul menyebut nasib banyak pihak bergantung pada kualitas kerja operator desa.
“Kepala desa, bupati, sampai menteri sosial itu bergantung pada hasil input operator data desa. BPS juga bergantung pada data yang dimasukkan operator desa. Jadi Pak Bupati, nasib kita ini tergantung operator data desa,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu akar persoalan bansos tidak tepat sasaran adalah belum meratanya kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. Tidak semua desa memiliki operator yang terlatih dan memahami mekanisme pembaruan data secara detail.
“Mungkin ada yang belum mendapat pelatihan, mungkin juga masih ada kendala teknis lainnya. Karena itu penguatan kapasitas operator desa menjadi sangat penting,” cetusnya.
Selain penguatan SDM, Kementerian Sosial juga terus mempercepat transformasi teknologi melalui digitalisasi bantuan sosial. Sistem digital dinilai menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam penyaluran bansos.
“Teknologi terbaru yang kita dorong adalah digitalisasi bansos. Dengan sistem ini, insya Allah penyaluran bantuan bisa lebih efisien, lebih efektif, dan lebih akurat,” ungkapnya.