“Pemerintah desa harus tahu betul warganya yang putus sekolah, usia sekolah itu posisinya di mana, kalau dia bekerja ya bekerja apa,” jelasnya.
Pengawasan tersebut dinilai penting agar potensi risiko terhadap anak bisa dicegah sejak dini.
Suudi mengingatkan agar pemerintah desa tidak hanya mengetahui kondisi warganya setelah terjadi peristiwa.
“Jangan sampai pemerintah desa itu tahu setelah terjadi kondisi seperti ini,” ujarnya.
Selain pemerintah desa, ia juga meminta sejumlah organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan lintas sektor.
Dinas Pendidikan diminta aktif mendata dan memantau anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah.
“Dinas Pendidikan harus tahu betul anak yang putus sekolah itu dan harus dipantau,” katanya.
Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan diharapkan mampu mengawasi keberadaan anak-anak yang bekerja, termasuk memastikan aspek keselamatan kerja mereka.
“Dinas Tenaga Kerja juga harus mengerti anak-anak ini bekerjanya di mana dan apakah aman atau tidak,” lanjutnya.
Di sisi lain, Dinas Sosial diminta mendalami faktor sosial yang menyebabkan anak-anak harus keluar dari dunia pendidikan.
“Kenapa mereka bisa putus sekolah, apa faktor sosialnya, ini harus diteliti,” tegas Suudi.
Ia menilai, koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Kasus yang menimpa Diva Maelisa dinilai sebagai refleksi penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem perlindungan anak.
DPRD Batang berharap langkah konkret segera dilakukan agar tidak ada lagi anak usia sekolah yang terpaksa bekerja dan menghadapi risiko serupa.