Menurutnya, nelayan di Klidang Lor, Pabean, Karangsari, hingga Dukuh Sulur sudah terlalu lama dirugikan.
Ia menyebut banjir di kawasan pesisir tak boleh dianggap agenda tahunan.
“Kasihan warga pesisir kalau banjir terus dianggap biasa,” katanya.
Nur Untung Slamet menekankan penataan muara Sungai Sambong harus mulai tahun anggaran 2026. Ia menilai percepatan proyek akan mengurangi kapal yang antre di sungai dan menekan risiko banjir.
Ia juga menyoroti dampak ekonomi nelayan yang tak bisa melaut karena muara dangkal. Banyak nelayan hanya sekali berangkat lalu tak bisa kembali melaut karena kapal kandas di muara.
"Kalau bisa tahun ini sudah bisa, karena itu kewenangannya Pemprov Jateng (kolam tambat labuh), ya diusahakan. Agar tidak banjir lagi,"jelasnya.
Ia menambahkan harga ikan biasanya turun menjelang Lebaran sehingga nelayan makin rugi. Sebelumnya, pemerintah daerah mulai bergerak melalui pengerukan muara Sungai Sambong di TPI Klidang Lor.
Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Batang, Agung Wisnu Bharata, turun langsung mengecek pengerukan.
Ia mengatakan kedalaman muara Sungai Sambong tinggal sekitar satu meter sehingga kapal sulit masuk.
“Kalau dikeruk, air hujan bisa cepat mengalir ke laut,” katanya.
Pemerintah menjadwalkan pengerukan rutin tiap tahun sekitar 75 hari kerja. Rencana kolam tambat labuh seluas satu hektare juga disiapkan bersama Pemprov Jateng.
Nur Untung Slamet menilai langkah itu baik, tapi harus disertai koordinasi pusat agar permanen.
Baginya, penataan muara Sungai Sambong bukan sekadar proyek, tetapi soal hidup mati nelayan Batang.
Ia menutup desakannya dengan harapan sederhana.
“Kalau muara lancar, nelayan bisa melaut, warga tak kebanjiran, Batang bisa maju,” katanya.
Desakan Nur Untung Slamet kini menjadi suara keras dari pesisir Batang yang menunggu aksi nyata pemerintah.