“Proses pengadaan bersifat terbuka dan kompetitif. Adanya penyedia dari luar daerah justru menunjukkan independensi dan persaingan bebas dalam sistem pengadaan,” jelasnya.
Terkait kekhawatiran hilangnya potensi pajak daerah, Amir menegaskan bahwa pajak konstruksi melekat pada pekerjaan, bukan pada domisili penyedia jasa.
“Pajak seperti BPN tetap ada dalam pekerjaan konstruksi. Setoran memang ke pusat, tetapi daerah tetap mendapatkan manfaat melalui DAU maupun program strategis dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Amir juga menambahkan bahwa DINPUTARU telah melakukan pemberdayaan jasa konstruksi lokal secara intensif dalam dua tahun terakhir, termasuk melalui pembinaan dan fasilitasi peningkatan kompetensi.
“Semua masukan dari masyarakat kami hargai sebagai bagian dari aspirasi. Walaupun ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi ke pihak lain yang lebih kompeten, tetap kami catat sebagai bahan perbaikan kinerja,” katanya.
Sebelum audiensi, massa aksi menggelar orasi dengan berbagai aksi teatrikal, seperti tabur bunga dan memecahkan kendi. Sejumlah karangan bunga juga terlihat di halaman kantor PU, bertuliskan ucapan duka cita atas “matinya jasa konstruksi Kabupaten Demak”, sebagai simbol kritik terhadap kondisi yang mereka soroti.