"Tujuan akhirnya sederhana, semua harus efisien agar yang menikmati hasilnya adalah petani," kata Zulhas menegaskan.
BACA JUGA:Tinjau Rob Batang, DPR Rizal Bawazier Desak Prabowo Percepat Tanggul Raksasa
BACA JUGA:Prabowo Tinjau Banjir Aceh Tamiang, Kunjungi Posko Kesehatan Pegadaian
Dampak dan Implementasi Lapangan
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menambahkan bahwa tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi transformasi kebijakan pupuk bersubsidi. Ia menyebut bahwa sejak 1 Januari 2025, petani di seluruh Indonesia sudah bisa menebus pupuk secara serentak karena perubahan sistem distribusi.
Menurut Rahmad, Perpres 6 Tahun 2025 yang lebih dulu diterbitkan telah membuka ruang efisiensi awal, sehingga pihaknya mampu memberikan diskon HET sebesar 20 persen. Kini, penyempurnaan melalui Perpres 113 Tahun 2025 diharapkan memperkuat efisiensi tersebut secara jangka panjang.
"Kami menyambut baik Perpres baru ini. Selain mendukung efisiensi biaya, kebijakan ini juga mempertegas komitmen Pupuk Indonesia melaksanakan rekomendasi BPK yang tercantum dalam IHPS I 2025," ujar Rahmad.
Ia menambahkan, hasil pemeriksaan BPK terhadap periode 2022–2024 menjadi masukan penting untuk memperkuat tata kelola korporasi serta menjamin kontribusi perusahaan terhadap ketahanan pangan nasional.