Lebih lanjut, Pilus menegaskan dukungannya terhadap upaya peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Namun, menurutnya kebijakan tersebut harus dibarengi dengan kesiapan fasilitas yang memadai.
“Yang paling penting armadanya harus nyaman dan tersedia kantong-kantong parkir dekat shelter. Kalau masyarakat merasa aman dan nyaman meninggalkan motornya, pasti mereka mau beralih,” jelasnya.
Ia juga mengusulkan agar gerakan pengurangan polusi diawali dari aparatur sipil negara (ASN) dengan kembali menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi pada hari tertentu.
“Kalau 14.000 ASN di Kota Semarang dalam satu hari tidak menggunakan motor atau mobil pribadi, dampaknya akan luar biasa. Pemerintah harus memberi contoh terlebih dahulu, baru kemudian diikuti instansi lain, kampus, dan perkantoran,” pungkasnya. (Sul)