SEMARANG, Diswayjateng.com — DPRD Kota Semarang menekankan pentingnya upaya strategis dalam menekan emisi karbon dan menjaga kualitas udara kota tetap aman. Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman yang akrab diasapa Pilus ini menilai kondisi udara saat ini masih dalam kategori aman, namun diperlukan kebijakan yang terencana agar tidak memburuk di masa depan.
“Jika melihat kondisi udara di Kota Semarang, saat ini masih relatif aman dan belum masuk kategori darurat polusi,” ujarnya kepada Diswayjateng.id, Kamis 11 Desember 2025.
Pilus menyoroti armada Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang yang mayoritas telah beroperasi lebih dari lima tahun. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan polusi karena emisi kendaraan yang makin tinggi.
“Koridor BRT kita ada sekitar delapan, dan hampir semua armadanya sudah lebih dari lima tahun. Ini perlu dievaluasi karena bisa menambah polusi,” jelasnya.
BACA JUGA:Talut Sungai Plumbon Jebol, Ratusan Rumah di Mangunharjo Semarang Terendam Banjir
Meski demikian, ia menegaskan bahwa solusi pengurangan emisi tidak harus selalu dengan membeli armada baru yang membutuhkan anggaran besar. Menurutnya, masih banyak langkah-langkah realistis yang bisa diterapkan lebih cepat.
Pilus menyebut, salah satu penyumbang kemacetan dan polusi pada jam-jam tertentu, terutama pagi hari, adalah tingginya arus mobilitas pekerja dari wilayah sekitar seperti Demak, Kendal, dan Kabupaten Semarang.
“Banyak pekerja dari luar kota menggunakan sepeda motor menuju kawasan industri di Semarang,” tuturnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia mengusulkan adanya kerja sama antara Pemkot Semarang, Pemprov Jawa Tengah, serta pemerintah daerah sekitar untuk menyediakan area parkir atau selter di wilayah perbatasan. Pekerja nantinya dapat memarkir kendaraan di lokasi tersebut lalu melanjutkan perjalanan dengan armada khusus menuju kawasan industri.
“Cara ini bisa mengurangi polusi sekaligus menekan risiko kecelakaan. Banyak pekerja yang berangkat bersamaan dengan truk besar, dan itu sangat berbahaya,” tambahnya.
Pilus juga mendukung upaya pemerintah mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Namun, ia menegaskan hal itu hanya akan berhasil jika fasilitas pendukung benar-benar disiapkan.
“Armada harus nyaman dan tersedia kantong-kantong parkir dekat shelter. Kalau masyarakat merasa aman meninggalkan motor mereka, pasti mau berpindah ke transportasi umum,” katanya.
Selain itu, ia mengusulkan agar gerakan pengurangan polusi dimulai dari aparatur pemerintah. Ia mencontohkan kebijakan lama di mana ASN dilarang menggunakan kendaraan pribadi pada hari tertentu.
“Jika 14.000 ASN di Kota Semarang dalam satu hari tidak memakai motor atau mobil pribadi, dampaknya luar biasa. Pemerintah memberi contoh dulu, lalu bisa diikuti kampus, kantor, dan instansi lainnya,” tegasnya.(sul)