Sampai Juni 2024, Tercatat Ada 547 Balita Stunting di Salatiga

Jumat 04-10-2024,08:29 WIB
Reporter : Nena Rna Basri
Editor : Wawan Setiawan

SALATIGA.jateng.disway.id - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Salatiga Yuni Ambarwati mengatakan prevalensi stunting Kota Salatiga tercatat pada tahun 2022 sebesar 14,2%.

“Di tahun 2023 sebesar 16,9%. Sehingga ada kenaikan kasus stunting sebesar2,7%. Namun posisi ini masih dibawah angka nasional 21,5% dan tingkat Jawa Tengah di angka 20,7%,” kata Kepala DP3AP2KB Yuni Ambarwati di Salatiga , Jumat 4 Oktober 2024.

Diungkapkan Yuni, intervensi spesifik maupun sensitif termasuk intervensi serentak terus dilakukan Pemkot Salatiga sebagai upaya pencegahan dan penurunan angka stunting.

Hingga Juni tahun 2024, data DP3AP2KB terdapat 5,63% atau 547 balita stunting yang ada di Kota Salatiga. Sedangkan target prevalensi stunting pada tahun 2024 disebutkannya sebesar 14%.

“Data ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai dasar intervensi sensitif dan spesifik agar program yang disusun dapat tepat sasaran dan target preferensi stunting segera tercapai,” ujarnya.

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka pencegahan stunting di Salatiga, diakui Yuni, melalui pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dengan dana diakan non fisik dan bantuan keuangan yang ditujukan kepada keluarga yang mempunyai balita masalah gizi.

Sementara itu, Kepala DKK Salatiga Prasit Al Hakim menjelaskan bahwa penanganan stunting memang tidak bisa dilakukan sendirian. Sehingga saya juga akan memanfaatkan psikolog dari civitas akademisi Perguruan Tinggi di Salatiga.

“Penanganan stunting harus diintegrasikan dengan kegiatan yang ada di dinas dan puskesmas-puskesmas di wilayah Kota Salatiga, sehingga program yang dijalankan tidak tumpang tindih,” papar Prasit.

Pendampingan yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang ada di wilayah juga ditingkatkan. Tidak hanya itu saja, DKK Salatiga juga membutuhkan bantuan dan dukungan dari pejabat yang menaungi kewilayahan seperti camat dan lurah yang ikut memberikan pelayanan konsultasi kepada ibu.

“Termasuk, kader-kader kesehatan juga perlu memberikan pendampingan agar tepat sasaran,” imbuhnya.

Kategori :