SLAWI (Disway Jateng) – Peraturan Bupati Tegal (Perbup) tentang implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah yang didalamnya terdapat izin tower hingga kini masih bureng.
Padahal, izin itu dapat berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedikitnya Rp 3 miliar.
Karenanya, Komisi II DPRD Kabupaten Tegal mendesak agar Pemkab Tegal segera menyelesaikan Perbup tersebut.
“Potensi PAD nya sangat tinggi. Bisa mencapai Rp 3 miliar. Itu perhitungan kami kalau bayar retribusi pendirian setiap tower Rp 40 juta. Padahal ada sekitar 40 tower yang sudah berdiri,” kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tegal, Ade Krisna Mulyawan, Selasa (9/5).
Dia mengungkapkan, perizinan tower sempat dihentikan karena keluarnya surat moratorium dari Bupati Tegal. Namun, surat itu telah dicabut pada tahun 2021 lalu.
Hal itu juga dibarengi dengan diterbitkannya Perda Nomor 12 Tahun 2021. Meski demikian, implementasi dari Perda tersebut menunggu Perbup untuk teknis pelaksanaannya.
“Kami minta segera untuk Perbup diselesaikan. Banyak yang mengeluhkan tentang izin tower,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Terpisah, Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal, Dedy Junaedi menuturkan, Perbup Retribusi Daerah telah dibuat dan tengah mendapatkan persetujuan dari Bupati dan Sekda Tegal.