JAKARTA, (DiswayJateng)-- Pemerintah merencanakan memangkas anggaran subsidi energi yang akan berimbas pada kenaikan harga Pertalie. Imbasnya harga kebutuhan pokok bisa ikut terkerek naik nantinya.
Pemangkasan itu diketahui dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023, pemerintah akan mengalokasikan subsidi sebesar Rp 297,1 triliun, di mana Rp 210,6 triliun untuk subsidi energi dan Rp 86,5 triliun untuk subsidi nonenergi.
BACA JUGA:Harga BBM dan Elpiji Naik Hari Ini
Besaran subsidi itu jauh lebih rendah dari realisasi subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun di tahun ini.
Pemangkasan subsidi energi akan berdampak buruk bagi masyarakat kecil yang selama ini menggunakan BBM jenis Pertalite. Sebab selama ini subsidi untuk Pertalite juga akan berkurang.
BACA JUGA:Stok Pertalite Aman, Pertamina Imbau Masyarakat Gunakan BBM Berkualitas
Menanggapi hal ini, Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengaku khawatir jika wacana kenaikan BBM bersubsidi benar-benar terwujud. Menurutnya, hal itu akan membuat rakyat berada dalam posisi yang sangat sulit.
"Kalau subsidi dikurangi itu memang pemerintah panik karena 2023 tidak punya uang. BI tidak boleh lagi membantu seusai dengan anjuran IMF," katanya kepada wartawan, Jumat 19 Agustus 2022.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mencari sumber pendanaan lain untuk mencegah kenaikan harga BBM bersubsidi (Pertalite).
"Harusnya pemerintah itu lebih kreatif mencari pendapatan dana,” ujar Uchok.
Selain menyorot pemangkasan subsidi energi, Ucok juga menilai dalam RAPBN itu kenaikan anggaran perlindungan sosial juga dinilai tidak cukup kuat untuk mengurangi beban rakyat. Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Anggaran tersebut meningkat 11% dari anggaran perlinsos tahun ini yang sebesar Rp 431,5 triliun.
"Buat rakyat ini hanya obat sementara, tapi penderitaan akan menahun akibat kenaikan harga bahan pokok. Makanya rakyat seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula," jelasnya.
Oleh sebab itu, Uchok menyarankan agar pemerintah juga memikirkan cara lain untuk meminimalkan dampak dari kenaikan harga BBM dan berbagai bahan pokok.
"Pertalite untuk rakyat dinaikkan, tapi pejabat masih ada yang dapat fasilitas mewah. Kalau Pertalite dinaikkan, pejabat harus hidup sederhana seperti rakyat,” tutup Uchok.