JAKARTA (DiswayJateng) - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa meminta prajurit wanita harus diperbanyak. Terutama yang ditugaskan untuk misi perdamaian. Dia memerintahkan jajarannya untuk lebih banyak melibatkan prajurit wanita dalam Pasukan Perdamaian Satuan Tugas Kontingen Garuda (Konga) TNI United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil) 2022.
Diungkapkannya banyak prajurit wanita berprestasi. Namun kurang mendapatkan kesempatan bergabung dalam pasukan, khususnya Batalyon Gerak Cepat Kontingen Garuda.
“Kita itu, misalnya prajurit wanita di batalyon tidak ada, tetapi kalau di penerangan ada, di perhubungan ada, tetapi sifatnya sebagai pendukung,” katanya, menanggapi paparan Paban VIII/Operasi Luar Negeri Staf Operasi TNI saat rapat di Jakarta yang disiarkan kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Kamis (5/5).
Untuk itu, Jenderal Andika meminta jajarannya mengevaluasi kembali rencana penugasan prajurit. Selain itu memeriksa lebih teliti rekam jejak prajurit yang dipilih sebagai anggota Pasukan Perdamaian Unifil 2022.
“(Batalyon) Gerak Cepat yang berprestasi ada yang dari Papua atau Papua Barat. Jangan kemudian ada unsur yang tidak terlatih, tidak pernah melakukan tugas di sini, dan itu hanya akan membuat Satgas kita tidak optimal. Ini yang saya akan evaluasi,” katanya.
Batalyon Gerak Cepat (BGC), yang disebut Andika saat rapat merupakan pasukan khusus yang memiliki satu peleton khusus wanita atau Female Engagement Team (FET).
Tidak hanya itu, katanya, Batalyon Gerak Cepat memiliki Joint Terminal Attack Controller (JTAC) yang bertugas mengkoordinasikan bantuan tembakan udara (air support).
Batalyon Gerak Cepat sebagaimana dijelaskan laman resmi TNI memiliki kemampuan dikerahkan secara bersamaan ke lima daerah/titik berbeda. Batalyon itu diperbolehkan menggunakan kekuatan senjata secara aktif demi melaksanakan mandat PBB yang di antaranya melindungi warga sipil (protection of civilian).
Di dalam rapat yang sama, Andika tidak hanya mengevaluasi personel, tetapi memeriksa rancangan anggaran yang hendak diusulkan TNI ke PBB.
Panglima menyampaikan usulan anggaran itu harus dibuat secara terperinci dan detail. Ia menemukan ada kebutuhan yang belum masuk dalam usulan anggaran, yaitu biaya inspeksi mesin pesawat secara berkala (periodic inspection) dan pemeliharaan (overhaul) KRI.
“Setiap 25 jam terbang ada periodic inspection, itu belum masuk (usulan anggaran), jadi maintenance (pemeliharaan) dan spare part (suku cadang) harus ditambahkan karena itu teorinya dan mereka punya standar,” kata Panglima TNI.
Ia memerintahkan jajarannya untuk memperbaiki rencana alokasi anggaran yang nantinya diusulkan ke PBB.
“Semakin cepat (diperbaiki), semakin bagus,” tegasnya.
Editor : R Gunawan