Mitra SPPG Kudus Nekat Bakal Mogok Masak 10 November, Ini Penyebabnya

KUDUS, diswayjateng.id - Suhu politik di tingkat akar rumput program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendadak memanas. Paguyuban Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten KUDUS secara tegas melayangkan ancaman mogok masif dengan cara menggembok dapur pada 10 November 2026 mendatang.

Keputusan ekstrem yang bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan ini diambil bukan tanpa alasan. Gerakan tersebut dipicu oleh akumulasi kekecewaan para mitra terhadap sederet kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai sangat kontradiktif dan kian memberatkan operasional di lapangan.

Ketua Paguyuban Mitra SPPG Kudus, Wahyu Widodo, mengungkapkan bahwa aksi protes ini sengaja dirancang agar Presiden Prabowo Subianto bisa mendengar langsung suara dan keluhan para pengelola dapur. Selama ini, ia menduga laporan yang sampai di meja pusat tidak menggambarkan realitas sesungguhnya di bawah.

BACA JUGA:  Hujan Mulai Turun, BPBD Blora Masih Salurkan Air Bersih hingga 12 Tangki Per Hari

BACA JUGA:  Jerit Nelayan Pantura Tegal: Susah Solar, Muara Dangkal, hingga Pelabuhan Mangkrak

"Harapan kita biar didengar oleh Prabowo. Apakah beliau tahu kondisi di lapangan? Laporan dengan kenyataan terkadang berbeda. Takutnya laporan itu asal bapak senang, padahal di bawah banyak gejolak akibat aturan-aturan tersebut," ujar Wahyu.

Pria yang menjadi motor penggerak paguyuban itu merinci, salah satu poin paling krusial yang diprotes adalah kebijakan pengurangan jumlah relawan yang disesuaikan secara ketat dengan jumlah penerima manfaat. Di sisi lain, beban operasional justru bertambah dengan dialihkan-nya biaya sewa kendaraan operasional sepenuhnya kepada mitra.

Kebijakan sepihak ini, lanjut Wahyu, tidak hanya menghimpit dapur secara finansial, tetapi juga mengancam kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan relawan dikhawatirkan memicu efek domino berupa keterlambatan rantai distribusi hingga penurunan kualitas masakan yang sampai ke tangan penerima.

Tak berhenti di situ, karut-marut birokrasi kian diperparah dengan belum adanya pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Wahyu menyebutkan aturan baru yang diterapkan di lapangan kerap kali tidak sejalan atau berbeda jauh dengan poin-poin yang tertera dalam PKS sebelumnya.

BACA JUGA:  Nestapa Nelayan Suradadi Tegal: Muara Cenang Dangkal Parah, Perahu Terpaksa Didorong ke Laut

BACA JUGA:  Tragis! Niat Ngopi Berujung Petaka, Pemuda Maluku Dikeroyok 10 Orang Tak Dikenal di Trasa Slawi

Menghadapi situasi yang kian meruncing ini, jajaran pengurus paguyuban mengaku tengah mengkonsolidasikan kekuatan. Mereka intensif berkoordinasi dengan para koordinator wilayah di Kudus sekaligus menyebarkan kuesioner guna memetakan tingkat dukungan riil dari masing-masing mitra.

Meski menyadari aksi gembok dapur pada 10 November nanti berpotensi menghentikan distribusi MBG selama sehari penuh dan mendatangkan risiko kerugian materiil, para mitra tampak sudah bulat tekad. Bagi mereka, langkah keras ini adalah harga mati demi menyelamatkan keberlangsungan program jangka panjang.

"Tanggal 10 November itu Hari Pahlawan. Kami ingin mewarisi semangat perjuangan mereka. Kalau pahlawan dahulu berkorban nyawa, kami mungkin hanya berkorban uang. Kehilangan uang masih bisa dicari kembali," tandas Wahyu.

Sumber: