Ratusan Massa GMPP Serbu Pendopo Pati Bawa 8 Tuntutan

PATI, diswayjateng.id – Suasana di depan Pendopo Kabupaten Pati mendadak memanas, Kamis (29/10/2026). Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Pati (GMPP) mendatangi pusat pemerintahan tersebut untuk menggelar aksi damai.

Dengan membawa berbagai atribut aksi serta pengeras suara, massa mendesak pemerintah daerah agar mendengarkan dan merespons sejumlah persoalan krusial yang tengah menjadi sorotan publik di Bumi Mina Tani.

Berdasarkan surat pemberitahuan kegiatan dengan Nomor 01.A/GMPP/AKSI/X/026 yang dilayangkan kepada Kapolresta Pati dan Kepala Kesbangpol Pati, kedatangan ratusan massa ini bukan tanpa alasan. Mereka datang membawa delapan poin materi tuntutan utama yang langsung disuarakan di hadapan para pemangku kebijakan.

BACA JUGA:  Kenakan Rompi Orange, Terdakwa Dugaan Penipuan Koperasi BLN Nicho-Dalyati Dihadang Ratusan Korban yang Emosi

BACA JUGA:  Korban Koperasi BLN Geruduk PN Surakarta, Pastikan Dakwaan JPU Memuat Pasal Pencucian Uang

Poin pertama yang disuarakan GMPP berkaitan dengan dinamika politik lokal. Massa meminta adanya kepastian hukum dan administratif agar setiap tindakan pencopotan atau penurunan foto Bupati Pati nonaktif Sudewo wajib dilaksanakan sesuai kewenangan, prosedur, dan ketentuan administrasi pemerintahan yang berlaku, tanpa ada tindakan sepihak yang mencederai aturan.

Tak hanya soal itu, sorotan tajam juga diarahkan pada sektor pembangunan infrastruktur. Pada poin kedua, massa menuntut transparansi serta pertanggungjawaban penuh dari Pemkab Pati atas pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari alokasi APBD Tahun Anggaran 2025 dengan nilai fantastis, yakni mencapai Rp 210 miliar.

Bergeser ke poin ketiga dan keempat, GMPP mendesak adanya evaluasi menyeluruh serta monitoring ketat terhadap kualitas pengerjaan trotoar di sejumlah ruas jalan utama di Pati. Massa juga meminta kejelasan terkait kelanjutan program beasiswa bagi putra-putri daerah yang selama ini dinantikan, yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Sektor pelayanan publik pun tak luput dari kritik pedas massa aksi. Khusus pada poin pelayanan kesehatan, GMPP secara tegas menuntut adanya perbaikan sistem antrean pendaftaran dan pengambilan obat bagi pasien di RSUD RAA Soewondo. Menurut mereka, antrean yang kerap dikeluhkan masyarakat harus segera dibenahi demi menciptakan kenyamanan dan kepastian layanan kesehatan.

BACA JUGA:  Kenakan Rompi Orange, Terdakwa Dugaan Penipuan Koperasi BLN Nicho-Dalyati Dihadang Ratusan Korban yang Emosi

BACA JUGA:  15 Unit Chromebook Bantuan Kemendikbud di SDN 1 Tumpangkrasak Kudus Digondol Maling

Selain infrastruktur dan kesehatan, kepedulian terhadap identitas budaya dan ekonomi kerakyatan turut disuarakan. GMPP mendorong transparansi publikasi aset cagar budaya daerah, realisasi pembangunan museum kebudayaan Pati, hingga penataan ulang sektor UMKM. Mereka juga mendesak agar Pedagang Kaki Lima (PKL) dikembalikan ke kawasan Simpang Lima serta jalur menuju Alun-alun guna dijadikan sebagai pusat alternatif wisata kuliner khas Pati.

Sebagai penutup dari rangkaian aspirasi tersebut, pada poin kedelapan, para peserta aksi mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Pati untuk mengambil langkah konkret dalam mendorong percepatan pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara serta renovasi Stadion Joyo Kusumo agar segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Aksi damai ini berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polresta Pati. Hingga berita ini diturunkan, perwakilan massa masih melakukan audiensi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Pati untuk menyampaikan delapan tuntutan tersebut secara langsung

Sumber: