Stunting Pekalongan Masih 19 Persen, Walikota Minta Program Tak Berhenti Tengah Jalan

PEKALONGAN, diswayjateng.id – Penanganan stunting di Kota PEKALONGAN masih menyisakan pekerjaan rumah. Angka stunting yang disebut berada di level 19 persen menjadi perhatian Pemerintah Kota PEKALONGAN.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid menargetkan angka tersebut turun menjadi 14 persen pada tahun ini. Ia juga menyoroti keberlanjutan program bantuan bagi anak stunting yang dinilai tidak boleh berhenti di tengah jalan.

Afzan mengatakan, Pemkot Pekalongan tetap mengalokasikan APBD untuk bantuan sosial meski menghadapi refocusing anggaran dan kebijakan efisiensi.

“Walaupun ada refocusing, pengurangan anggaran dan sebagainya, efisiensi, kami tetap fokus kepada bantuan sosial. Itu jangan dihapus,” kata Aaf, sapaan akrabnya, Rabu 21 Oktober 2026.

BACA JUGA: Sepanjang 2026, DPUPR Batang Gelontorkan Rp81,9 Miliar untuk Infrastruktur Apa Saja?

BACA JUGA: Damkar Latih 14 SPPG Pekalongan Padamkan Api Pakai APAR dan Kain

Ia menyampaikan itu di sela sela pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Lapangan Mataram, Kota Pekalongan.

Menurut dia, dukungan anggaran daerah diperlukan karena program tersebut dinilai penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu kegiatan yang dijalankan ialah Gerakan Pangan Murah, yang membantu warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Di sisi lain, pemerintah daerah masih harus memastikan program penanganan stunting berjalan secara berkelanjutan. Afzan menyebut program orang tua asuh bagi anak stunting masih berjalan berdasarkan pengecekan yang dilakukan pemerintah.

Namun, ia mengungkapkan program ASN One Day One Egg sudah tidak berjalan. Program tersebut sebelumnya ditujukan untuk mendukung upaya penanganan stunting.

BACA JUGA: Batik Tak Cukup Dilestarikan, Mata Perajin Pekalongan dan Penerusnya Perlu Dijaga

BACA JUGA: 584 Alumni Spensa Pekalongan Reuni, Hakim MK Arsul Sani Titip Pesan

“Itu sudah berjalan, tapi ternyata berhenti karena mungkin ada beberapa koreksi. Ini masih kami kaji lagi untuk program selanjutnya,” ujarnya.

Afzan meminta organisasi perangkat daerah terkait mengevaluasi program yang terhenti dan menyiapkan skema pengganti yang bisa dijalankan secara konsisten.

Sumber: