Banjir dan Rob Mengancam Demak, Anggaran Infrastruktur Belum Cukup

DEMAK, diswayjateng.id – Ancaman banjir dan banjir rob masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Demak. Menghadapi musim penghujan, pemkab mulai memprioritaskan penanganan infrastruktur di kawasan yang dinilai paling rentan terdampak bencana.

Namun, penanganan tidak bisa dilakukan sekaligus di seluruh wilayah. Keterbatasan anggaran daerah membuat pemerintah harus menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat kerawanan, besarnya dampak, serta kebutuhan infrastruktur di lapangan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Demak, Masbahatun Niamah, mengatakan penentuan prioritas dilakukan melalui pemetaan kerentanan wilayah dan analisis akar permasalahan bencana.

Dalam podcast di Radio Suara Kota Wali, Masbahatun menjelaskan bahwa wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, potensi kerugian ekonomi besar, serta ancaman kerusakan fisik menjadi perhatian utama. Terlebih, kawasan yang menghadapi banjir sekaligus rob membutuhkan penanganan khusus karena masyarakat harus menghadapi dampak bencana yang berlapis.

BACA JUGA:DPRD Rembang Memanas, Kasus Etik Gunasih Resmi Digulirkan ke BK

BACA JUGA:Dua Kandang Kerbau di Undaan Kudus Kebakaran

“Selain mempertimbangkan tingkat kerawanan, pemerintah juga melakukan analisis terhadap akar permasalahan bencana. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui penyebab utama permasalahan di setiap wilayah, apakah dipicu oleh banjir, rob, atau kombinasi keduanya, sehingga solusi yang diterapkan sesuai dengan kondisi lapangan,” kata Masbahatun, Rabu (14/10/2026).

Ia menjelaskan, analisis penyebab bencana menjadi langkah penting sebelum pemerintah menentukan program pembangunan atau perbaikan infrastruktur. Dengan begitu, penanganan yang dilakukan diharapkan sesuai dengan persoalan yang dihadapi setiap kawasan.

Besarnya kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Demak menjadi tantangan tersendiri. Anggaran yang tersedia belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan penanganan banjir dan rob secara menyeluruh.

Karena itu, Pemkab Demak menerapkan pendekatan incremental planning atau perencanaan bertahap. Program penanganan disusun berdasarkan tingkat urgensi, skala kawasan, kewenangan pemerintahan, serta kemampuan pembiayaan.

BACA JUGA:Bonus Rp1,4 Miliar Jadi Pemacu Semangat Kontingen Brebes di Porprov Jateng XVII

BACA JUGA:Razia Rokok Ilegal di Rembang, Petugas Gabungan Menyita 876 Batang

Strategi tersebut juga membutuhkan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa.

Masbahatun menegaskan, sinergi antarlevel pemerintahan diperlukan agar penanganan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah daerah juga melakukan pemetaan kebutuhan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan program yang harus didahulukan.

Sumber: