Kabur dari Audiensi Transparansi Anggaran, Bupati Rembang Gunakan Dalih 'Tinjau Jalan Rusak'!

REMBANG, diswayjateng.id  - Bupati Rembang Harno dipastikan mangkir dari rapat audiensi terbuka bersama Forum Rakyat Rembang Bersatu (FORRBES). Pertemuan krusial yang seharusnya menjadi wadah dialog tersebut dijadwalkan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada Senin, 5 Oktober 2026 mendatang.

Alih-alih menghadapi forum tersebut, Bupati Harno secara terbuka memilih untuk menghindari ruang rapat dan mengalihkan fokusnya langsung ke lapangan demi mengeksekusi proyek infrastruktur.

"Maaf mas, saatnya bekerja untuk rakyat," cetus Harno saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (2/10/2026). 

BACA JUGA:  SI JAKWIR, Inovasi SMP Negeri 19 Tegal Kawal Karakter dan Kebiasaan Positif Murid

BACA JUGA:  Rumah Direnovasi, Warga Lebaksiu Tegal Juga Sumringah Dapat Listrik Gratis dari Polisi

Ia berdalih bahwa langkahnya ini merupakan bentuk prioritas terhadap tuntutan masyarakat yang butuh penanganan instan di sektor fasilitas publik, khususnya akses mobilitas warga yang saat ini kondisinya dinilai masih memprihatinkan.

"Rakyat menunggu kerja nyata, terutama jalan-jalan yang masih belum bagus," klaimnya.

Langkah Bupati yang lebih memilih menghindari ruang rapat dewan ini langsung memicu kritik keras dari kelompok sipil. Koordinator Aksi FORRBES, Arif Yulianto, mengecam keras sikap bupati dan menuding alasan "turun ke lapangan" tersebut hanyalah taktik pengalihan isu.

BACA JUGA:  Dua Siswa SDN 1 Tutup Tak Masuk Sekolah, Keluhan Sakit Perut Pasca Dugaan Insiden MBG Bertambah Jadi 14 Siswa

BACA JUGA:  Dari Buta Huruf hingga ABK, Program SDM Antar Walikota Pekalongan Raih Penghargaan Nasional

"Alasan meninjau jalan rusak itu sekadar dalih murahan untuk menghindari substansi tuntutan rakyat. Kehadiran Bupati di ruang sidang sangat krusial guna mempertanggungjawabkan berbagai persoalan tata kelola daerah dan transparansi anggaran," tegas Arif Yulianto dengan nada geram.

Arif menambahkan, ada persoalan yang jauh lebih mendesak untuk dijawab langsung oleh kepala daerah, termasuk polemik transparansi anggaran serta dugaan karut-marut pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Rembang. Bagi FORRBES, tindakan Bupati Harno melarikan diri dari audiensi resmi merupakan cerminan dari buruknya reformasi birokrasi daerah.

Sumber: