Main Sikat Proyek Sekolah! DPRD Rembang Buru Oknum Parpol dan Ormas Peminta Jatah Free
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang. - dok.istimewa ---
REMBANG, diswayjateng.id - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten REMBANG bergerak cepat merespons isu miring di sektor pendidikan. Pihak legislatif kini tengah mendalami dugaan adanya oknum Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) hingga pihak yang mengatasnamakan penguasa yang nekat meminta jatah atau free proyek pada program revitalisasi Sekolah Dasar (SD).
Ketua Komisi IV DPRD Rembang, Muhammad Rofi'i, menegaskan bahwa proyek revitalisasi sekolah merupakan program kedinasan yang bersih dari intervensi pihak luar.
Menurutnya, anggaran tersebut merupakan bantuan murni dari kementerian yang disalurkan setelah melalui proses verifikasi ketat oleh Dinas Pendidikan (Dindik) setempat.
"Sebetulnya ya tidak boleh ada campur tangan dari oknum apa saja. Karena revitalisasi ini bantuan murni dari kementerian yang sudah diverifikasi dari Dinas Pendidikan," ujar Rofi'i saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Selasa 25 Agustus 2026.
BACA JUGA: Pemkab Rembang Targetkan Penanganan 1.805 Unit RTLH pada 2026
BACA JUGA: Usung Tiga Agenda Besar, Gus Rozin Tawarkan Visi Poros Tengah di Muktamar ke-35 NU
Rofi'i juga menambahkan bahwa hingga saat ini, Kepala Dinas Pendidikan belum memberikan laporan resmi mengenai adanya tekanan atau pungutan dari oknum-oknum tersebut.
Kendati demikian, jika isu tersebut terbukti benar, pihaknya sangat mengecam tindakan yang mencederai upaya perbaikan mutu fasilitas pendidikan di Rembang.
"Kalau memang itu benar, saya sangat menyayangkan. Dan juga Pak Kadin (Kepala Dinas) juga tidak pernah laporan tentang itu," imbuhnya.
"Saya mengimbau supaya dinas pendidikan tidak usah memberikan jatah kepada oknum siapa saja dan jangan takut intervensi dari pihak mana pun. Serta sekolah-sekolah yang dapat program revitalisasi mohon jangan dipihakketigakan atau diborongkan, baik tenaga atau semua pekerjaannya. Karena kalau dipihakketigakan bisa mengurangi kualitas bangunan," sambungnya.
Menyikapi polemik ini, Komisi IV DPRD Rembang tidak tinggal diam. Dalam waktu dekat, jajaran legislator tersebut dijadwalkan akan turun langsung ke lapangan guna menelusuri kebenaran isu yang beredar, sekaligus mengungkap identitas oknum yang mencoba bermain dalam proyek pendidikan tersebut.
"Komisi IV akan sidak di lokasi dan akan menanyakan kebenarannya, oknum siapa yang coba-coba minta jatah," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:







