Ketua APDESI Kebumen Tegaskan Dukungan untuk Program MBG, Tantang Mahasiswa Diskusi Terbuka

KEBUMEN, diswayjateng.id – Polemik mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Presiden terus menjadi perhatian publik. Di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Kebumen, wacana penolakan terhadap program tersebut mengemuka melalui aksi mahasiswa yang mendapat beragam respons dari masyarakat, pemerintah, partai politik, hingga kepala daerah.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kebumen, Eri Listiawan menilai, gelombang penolakan yang berkembang belakangan ini dipicu oleh berbagai dinamika nasional, termasuk mencuatnya kasus hukum yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, meski kritik terhadap program MBG telah muncul sejak awal, eskalasi penolakan saat ini jauh lebih besar dan terjadi secara serentak di berbagai daerah.

“Sejak pertama kali digagas, program MBG memang menuai pro dan kontra. Berbagai kalangan mempertanyakan mekanisme pelaksanaan, efektivitas anggaran, manfaat, hingga kesiapan regulasi. Perdebatan tersebut menjadi bagian dari proses demokrasi dalam mengawal kebijakan publik,” kata Eri, Kamis (16/7/2026)

BACA JUGA: Penghentian Pendataan Program MBG Digugat, Warga Solo Tempuh Jalur Praperadilan

BACA JUGA: Imbas Program MBG di Tegal Libur: Harga Pangan Turun, Pedagang Menjerit?

Di Kebumen sendiri, aksi mahasiswa yang menyuarakan penolakan terhadap MBG juga diwarnai dengan pertanyaan mengenai dugaan keterlibatan kepala daerah dalam pengelolaan dapur MBG.

Menurut Eri, pertanyaan tersebut merupakan bentuk aspirasi yang disampaikan kepada kepala daerah dan bukan serta-merta dapat dimaknai sebagai tuduhan yang telah terbukti.

Terkait adanya respons dari kuasa hukum kepala daerah yang sempat menyampaikan akan mengambil langkah hukum apabila tidak ada permintaan maaf secara terbuka, hingga kini belum ada proses hukum yang berjalan. Ini menjadi bukti bupati tetap bijak menanggapi aspirasi mahasiswa. Bukan gagal, sebagaimana yang ada dalam video yang belakangan beredar.

Karena itu, ia menilai persoalan tersebut sebaiknya dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan ruang kebebasan berpendapat.

BACA JUGA: Kejari Telusuri Kasus Penyelewengan MBG di Rembang: Jaringan Tersangka Dugaan Korupsi di BGN

BACA JUGA: Demo MBG di Tegal, 4.500 Massa Desak Presiden dan DPR Sahkan UU Makan Bergizi

Namun demikian, ia mengingatkan agar polemik yang berkembang tidak melebar hingga mengaburkan substansi utama, yakni pembahasan mengenai Program Makan Bergizi Gratis itu sendiri.

"Saya menghormati setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa maupun masyarakat. Kritik terhadap program pemerintah adalah hal yang sah dalam negara demokrasi. Namun apabila tujuan akhirnya adalah menolak Program Makan Bergizi Gratis secara keseluruhan, maka saya mengajak bahkan menantang rekan-rekan mahasiswa dan seluruh pihak yang menolak untuk duduk bersama dalam forum diskusi terbuka," tegas Eri.

Ia menegaskan, APDESI Kabupaten Kebumen bersama jajaran APDESI secara nasional tetap mendukung keberlanjutan Program MBG sebagai Program Strategis Nasional Presiden. Meski demikian, pihaknya juga mengakui bahwa pelaksanaan program tersebut masih membutuhkan evaluasi menyeluruh, penyempurnaan regulasi, serta harmonisasi dalam implementasinya di lapangan.

Sebagai organisasi yang menaungi pemerintah desa, APDESI menilai desa merupakan salah satu pihak yang paling terdampak sekaligus menjadi objek utama pelaksanaan program tersebut.

BACA JUGA: Satgas MBG Sragen Dukung Penuh Kejari Plototi SPPG di Sragen

BACA JUGA: Aspirasi Mahasiswa Direspon, Bupati dan Ketua DPRD Kudus Minta Pemerintah Pusat Evaluasi MBG dan KDMP

Oleh karena itu, berbagai masukan untuk perbaikan program dinilai penting agar tujuan meningkatkan gizi masyarakat benar-benar dapat tercapai.

Di akhir pernyataannya, Ketua APDESI Kebumen kembali mengundang mahasiswa di Kabupaten Kebumen untuk berdialog secara terbuka guna membahas Program Makan Bergizi Gratis secara objektif, sekaligus meluruskan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

"Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar. Namun kami percaya, dialog dan diskusi yang sehat akan menghasilkan solusi yang lebih baik daripada saling membangun narasi yang memperlebar perbedaan," pungkasnya.

Sumber: