Dua Desa di Tegal Diusulkan Jadi Kampung Nelayan

SLAWI, diswayjateng.com - Pemkab Tegal mengusulkan dua desa untuk dikembangakan menjadi Kampung Nelayan Merah Putih. Usulan tersebut sempat disampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai upaya  mendorong akselerasi ekonomi masyarakat pesisir.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, Riesky Trisbiyantoro menyebut dua lokasi desa yang diusulkan masing-masing Desa Suradadi dan Desa Purwahamba.

"Untuk Desa Suradadi dipilih karena disana ada lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dan masih dimungkinkan usaha penambah lokasi yang tepat untuk lahan Kampung Nelayan Merah Putih di lahan milik Pemkab Tegal," ujarnya Sabtu (25/4).

Dan kawasan Pantai Purwahamba Indah ditawarkan sebagai lokasi pengembangan terpadu berbasis perikanan dan pariwisata pesisir, dengan dukungan lahan sekitar delapan hektare.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Porapar dan telah membuat proposal  ke pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan dan  diterima oleh  Wamen KKP, Didit Herdiawan  Ashar," terangnya. 

Usulan tersebut didorong oleh potensi sektor perikanan di Kabupaten Tegal yang mencakup perikanan tangkap, budidaya, hingga pengolahan hasil. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal daerah masih menjadi kendala dalam pengembangannya, sehingga diperlukan dukungan program dari pemerintah pusat.

"Wamen KKP Didit Herdiawan Ashaf menegaskan bahwa program kementerian merupakan bagian dari prioritas nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Program ini harus berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya laut,” ungkapnya.

Menurutnya,  pengembangan kampung nelayan menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi kelautan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk penguatan rantai pasok hasil perikanan. Selain penguatan sektor perikanan, pemerintah pusat juga menyiapkan intervensi yang lebih luas di wilayah pesisir.

Peningkatan produksi perikanan juga diarahkan untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Pihak KKP mendorong agar segera disusun proposal teknis sebagai dasar untuk dilakukan asesmen lapangan dan penentuan intervensi program. 

Sumber: