Rel Tergenang dan Tanah Turun, DPR Minta KAI Tuntaskan Risiko Banjir di Semarang Jelang Mudik 2026

SEMARANG, Diswayjateng.id – Komisi V DPR RI melakukan tinjauan langsung dampak banjir terhadap operasional kereta api di wilayah Daop 4 Semarang sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur menjelang Angkutan Lebaran 2026.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dan diterima Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin, Direktur Pengelolaan Sarana dan Prasarana KAI, serta Executive Vice President KAI Daop 4 Semarang bersama jajaran manajemen.

Inventarisasi Dampak Banjir pada Jalur Rel
Dalam pertemuan itu, manajemen KAI memaparkan kondisi terkini infrastruktur perkeretaapian yang terdampak banjir, mulai dari jalur rel hingga fasilitas operasional. Banjir yang melanda sejumlah titik di wilayah Daop 4 Semarang sebelumnya sempat mengganggu perjalanan kereta, termasuk pembatalan dan perubahan pola operasi yang berujung pada keterlambatan.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif guna memastikan layanan transportasi publik tetap berjalan optimal, khususnya di wilayah dengan kerentanan bencana hidrometeorologi.

“Ia menegaskan bahwa wilayah Semarang sebagai kawasan padat memiliki potensi besar bagi pengembangan layanan perkeretaapian, namun masih menghadapi persoalan infrastruktur serius seperti penurunan tanah, longsor, banjir, dan ancaman aliran sungai terhadap jalur rel.

Ia meminta semua pihak mempunyai rencana penanganan komprehensif serta kejelasan timeline koordinasi lintas instansi agar solusi tidak bersifat parsial. Kami ingin memastikan bahwa peningkatan fasilitas, standar keselamatan, serta kesiapan menghadapi lonjakan penumpang saat Angkutan Lebaran benar-benar siap, sehingga masyarakat mendapatkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan andal,” ujar Lasarus.

Menurutnya, penguatan infrastruktur menjadi krusial mengingat Kota Semarang merupakan simpul transportasi penting di Jawa Tengah dengan volume perjalanan kereta yang tinggi, terutama saat periode mudik Lebaran.

Strategi Mitigasi dan Modernisasi Layanan
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyampaikan bahwa perusahaan terus melakukan pembenahan sarana dan prasarana sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan dan keselamatan perjalanan.

"Kunjungan kerja ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, regulator, dan operator transportasi dalam mendukung peningkatan layanan publik di sektor perkeretaapian terutama dalam penanganan banjir di Daop 4 Semarang," ujarnya.

Ia memaparkan sejumlah langkah mitigasi yang telah dan sedang dijalankan untuk meminimalkan dampak banjir terhadap operasional kereta api, antara lain:
Peninggian jalur kereta api di titik-titik rawan banjir.

Pembersihan serta normalisasi saluran drainase secara berkala.
Penempatan Alat Material Untuk Siaga (AMUS) guna percepatan penanganan gangguan.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keandalan operasional, terutama menjelang periode Angkutan Lebaran 2026 yang diprediksi mengalami lonjakan penumpang signifikan.

Tinjau Kesiapan Angkutan Lebaran
Selain rapat koordinasi, Komisi V DPR RI juga melakukan peninjauan langsung fasilitas stasiun, berdialog dengan jajaran operasional, serta menerima paparan terkait kesiapan Angkutan Lebaran 2026 di wilayah Daop 4 Semarang.

Kunjungan berlangsung lancar dan diharapkan mempercepat penguatan infrastruktur perkeretaapian di Jawa Tengah. Dukungan lintas kementerian dan lembaga dinilai penting agar perbaikan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi berorientasi pada ketahanan infrastruktur menghadapi risiko banjir dan penurunan tanah.

Dengan pengawasan langsung dari legislatif serta komitmen operator dan regulator, layanan kereta api di wilayah Semarang diharapkan semakin aman, andal, dan siap melayani masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran mendatang.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Wakil Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, perwakilan Kementerian PUPR, serta Kepala BMKG. (Sul)

Sumber: