Kota Tegal Targetkan 742 Akseptor KB Baru, Sukseskan Pelayanan KB Serentak

TEGAL, diswayjateng.com - Pemerintah Kota Tegal menargetkan 742 akseptor peserta Keluarga Berencana (KB) baru. Jumlah tersebut terdiri dari 225 KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), 60 KB Pasca Persalinan dan 457 KB Non MKJP dalam pelayanan KB serentak. 

Pelayanan ini berlangsung sejak tanggal 9 hingga 15 Februari 2026. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah kepada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji pada acara Kick Off Pelayanan Keluarga Berencana Serentak Tahun 2026 melalui Zoom di Gedung IBI Kota Tegal, Rabu (11/2) pagi.

Disampaikan Mba Iin, sapaan akrab Wakil Wali Kota Tegal, dalam melaksanakan pelayanan KB serentak ini pihaknya bermitra dengan Muslimat NU, Fatayat NU, BKKBN dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

“Hari ini dilayani di lokasi klinik IBI, akseptor dengan rincian yang KB IUD 34 orang dan KB Implan 88 orang. Selain di klinik IBI kami juga melayani pelayanan di Klinik Asyifa,” ujar Mba Iin.

Mba Iin berharap melalui partner KB ini ada sinergitas bersama seluruh stakeholder terutama dari Muslimat NU.

Selain itu pihaknya juga berharap agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar ke anak sekolah tetapi juga ke ibu hamil, ibu menyusui dan bayi di bawah dua tahun (baduta) non Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 

“Ini menjadi perhatian kami, akan kami noted dan segera kami follow up agar MBG ini tidak hanya menyasar ke anak sekolah tapi ke ibu hamil, ibu menyusui dan baduta non PAUD in sya Allah kami akan segera follow up,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kemendukbangga / Kepala BKKBN, Wihaji dalam arahannya menyampaikan bahwa program pencanangan KB “kontrasepsi” bukan sesuatu yang baru tapi menjadi penting karena jumlah penduduk Indonesia per hari ini sudah 286 juta dengan keluarga hampir 80 juta keluarga.

“Dengan begitu besarnya jumlah penduduk, saya selaku pembantu presiden diperintah untuk bagaimana bisa dalam hal ini penduduk yang ada kedepan lebih baik,” ujar Wihaji.

Wihaji menyebut untuk dapat mengendalikan jumlah penduduk yaitu dengan menggunakan metode kontrasepsi.

Menurutnya hal itu penting dan ini menjadi kewajiban pemerintah dalam melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 bahwa pemerintah wajib menyiapkan alat kontrasepsi yang itu menjadi hak warga negara untuk mendapatkan layanan dalam megatur dan mengendalikan angka kelahiran.

“Oleh karena itu bagi pemerintah daerah tolong saya titip ini adalah hak rakyat Indonesia khususnya perempuan jangan hanya dijadikan objek, negara tidak hadir. Karena itu, saya titip ini adalah hak-hak warga negara khususnya perempuan,” pungkasnya.

Sumber: