Komisi C DPRD Jateng Pelajari Tata Kelola BUMD di Yogyakarta, Targetkan PAD Meningkat

YOGYAKARTA, diswayjateng.com – Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah terus mematangkan konsep manajerialisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah strategis mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan layanan publik, serta mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Komisi C DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (6/2/2026). 

Kunjungan ini bertujuan menggali data serta referensi terkait tata kelola dan kinerja BUMD di DI Yogyakarta.

Ketua Komisi C DPRD Jateng, Bambang Haryanto Baharudin, mengatakan pertemuan tersebut membahas penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di bawah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus strategi optimalisasi kinerja BUMD.

Ia mengungkapkan, dari total sembilan BUMD yang dimiliki Pemprov Jateng, baru dua yang menunjukkan perkembangan signifikan, yakni Tirta Utama Jateng di sektor air bersih dan JTAB (Jateng Agro Berdikari).

“Kami ingin menggali informasi mendalam mengenai tata kelola dan kinerja BUMD di DI Yogyakarta. 

Referensi dari DI Yogyakarta diharapkan menjadi gambaran baru untuk mendukung kontribusi BUMD terhadap PAD, terutama di tengah tantangan pemotongan anggaran pusat,” ujar Bambang.

Bambang juga menyinggung pemotongan dana transfer daerah sebesar Rp1,5 triliun yang dinilai akan berdampak serius terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Karena itu, Pemprov Jateng disebut masih sangat berhati-hati dalam menentukan kebijakan pajak dan belum berani menaikkan tarif pajak.

“Keputusan itu didasari kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini, berkaca pada kasus di Pati, agar tidak semakin membebani masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan BPKA DI Yogyakarta, Endrawati Utami, memaparkan strategi DI Yogyakarta dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi aset daerah dan penguatan BUMD, di tengah dinamika dana transfer dan penerapan opsen pajak tanpa kenaikan tarif.

Endrawati menyebut BPKA DI Yogyakarta membina empat BUMD utama, termasuk penyertaan modal di Askrida, serta 75 BUKP yang setara dengan BKK.

Dari empat BUMD yang ada, tiga di antaranya telah konsisten menyumbang deviden. 

Salah satunya BPD DI Yogyakarta yang kini sedang dalam proses perubahan badan hukum menjadi Perseroda.

Sumber: