Warga Mangkang Wetan Terpaksa Naik Getek, Ketua DPRD Kota Semarang Desak BBWS Bangun Jembatan Permanen

SEMARANG, Diswayjateng.com – Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dari Kementerian PUPR bersama Pemerintah Kota Semarang segera merealisasikan pembangunan jembatan permanen bagi warga RW 7 Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

Desakan tersebut disampaikan menyusul ambrolnya jembatan swadaya warga akibat banjir pada Kamis, 15 Januari 2026 lalu. Akibat kejadian itu, akses utama Kampung Tambaksari terputus dan membuat empat RT di RW 7 terisolir selama lebih dari dua pekan.

“Dari legislatif tentu saya akan terus mendorong. Kebetulan ini wilayah saya juga. Kita dorong terus agar BBWS dari Kementerian PUPR bisa mendengar dan segera merealisasikan pembangunan jembatan ini, karena sangat dibutuhkan warga,” ujar Kadar Lusman yang akrab disapa Pilus kepada Diswayjateng.id saat ditemui di lokasi, Minggu 1 Februari 2026.

Selama jembatan belum terbangun, warga hanya mengandalkan getek sebagai sarana penyeberangan. Kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari akses ke pasar, mobilitas kendaraan roda dua, hingga kebutuhan pendidikan anak-anak.

“Kasihan warga. Motor harus dititipkan di seberang sungai. Anak-anak sekolah juga repot karena akses utama ke pasar dan fasilitas umum ada di seberang,” katanya.

Pilus menjelaskan, warga sebenarnya tidak mempermasalahkan ukuran jembatan, meski rencana awal jembatan sebelumnya memiliki lebar hingga 6–7 meter. Mengingat adanya persoalan sengketa lahan, warga sepakat jembatan permanen dibangun dengan lebar minimal sekitar 3 hingga 3,5 meter.

“Yang penting ada jembatan. Bisa dilewati pejalan kaki, sepeda motor, dan gerobak. Itu sudah cukup bagi warga,” tegasnya.

Menurutnya, sungai di kawasan tersebut merupakan kewenangan BBWS, dan informasi terakhir menyebutkan BBWS telah meminta dinas terkait untuk merealisasikan pembangunan jembatan. Tinggal koordinasi antara pemerintah kota dan BBWS terkait penganggaran.

“Kalau sungai itu kewenangannya BBWS. Artinya sudah ada restu. Sekarang tinggal koordinasi soal anggaran antara kota dan pusat,” jelas Pilus.

Sambil menunggu keputusan pemerintah, warga memilih bergerak secara swadaya membangun jembatan darurat dari bambu. Pembangunan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari warga, LPMK, Linmas, pihak kecamatan, Koramil, hingga bantuan personel TNI dari Kodim.

“Ini murni kekompakan warga. Tidak ada patokan sumbangan. Ada yang memberi dua ribu rupiah, ada yang lebih, semua ikhlas. Yang penting mereka tidak lagi ‘berlayar’ setiap hari,” ungkapnya.

Pilus berharap pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Semarang segera turun tangan agar jembatan permanen dapat dibangun dan warga tidak lagi terisolir, terutama saat cuaca ekstrem dan potensi banjir masih tinggi.

“Kami mohon ini menjadi perhatian khusus. Akses ini satu-satunya bagi warga, dan sangat vital,” pungkasnya. 

Sumber: