ADD Dipangkas, Komisi I DPRD Batang Beri 6 Rekomendasi: Bahas Insentif Desa hingga KDMP

BATANG , Diswayjateng.com - Upaya mendorong peningkatan status desa di Kabupaten Batang kembali menjadi sorotan serius Komisi I DPRD Batang dalam rapat kerja evaluasi Indeks Desa Membangun atau IDM.

Rapat kerja itu dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Batang, Kukuh Fajar Romadhon, dengan melibatkan jajaran eksekutif dan pemangku kepentingan desa.

Kukuh Fajar menegaskan bahwa IDM seharusnya tidak diperlakukan sebagai sekadar instrumen administratif, melainkan kompas utama arah pembangunan desa.

“IDM itu ukuran nyata kemandirian desa, bukan sekadar angka di laporan, sehingga kalau desa stagnan, berarti ada yang keliru dalam pembinaan dan kebijakan,” kata Kukuh yang juga ketua fraksi PKB DPRD Batang itu, Senin 26 Januari 2026.

BACA JUGA: Kunjungan Wisata Batang Melonjak, PAD Pariwisata Tak Tercapai Hanya 64,87 persen

BACA JUGA: DPRD Batang Iuran Logistik untuk Korban Banjir, Dapur Umum Jadi Prioritas

Ia mengungkapkan bahwa sejak penerapan IDM pada 2021 hingga 2023, Kabupaten Batang bahkan belum memiliki satu pun desa berstatus mandiri.

Kondisi itu, menurut Kukuh, menjadi alarm keras bahwa sosialisasi dan pendampingan desa belum berjalan optimal.

Baru pada 2023, Kabupaten Batang mencatat satu desa mandiri, yakni Desa Tegalsari, yang kemudian meningkat menjadi lima desa mandiri pada 2024.

Perkembangan positif kembali terlihat pada 2025, ketika jumlah desa mandiri melonjak menjadi 17 desa, meski angka itu dinilai masih jauh dari potensi yang dimiliki Batang.

BACA JUGA: Minim Koordinasi, DPRD Batang Soroti Proyek Jaringan Gas APBN

BACA JUGA: Belum Ada Desa Mandiri, Ketua Komisi I DPRD Batang Dorong IDM dan Dana Insentif Desa

Kukuh menilai, salah satu hambatan utama peningkatan status desa adalah kekhawatiran kepala desa terhadap pengurangan alokasi anggaran ketika status desa meningkat.

“Ini ironi, desa justru takut maju karena merasa akan kehilangan ruang fiskal,” ujarnya.

Sumber: