Tak Lagi Andalkan Pompa, Pemkot Semarang Ubah Total Strategi Kendalikan Banjir

SEMARANG, Diswayjateng.com – Pemerintah Kota Semarang mengubah pendekatan penanganan banjir pasca peristiwa banjir besar 2024–2025. Tidak lagi hanya mengandalkan penambahan pompa, Pemkot kini fokus pada pengelolaan aliran air dengan memperbaiki sistem drainase, polder, dan daya tampung air berbasis prinsip fisika aliran.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, strategi baru ini diarahkan untuk membenahi akar persoalan banjir, yakni bagaimana air hujan mengalir, tertahan, dan dialirkan kembali ke laut secara lebih terkendali.

“Banjir bukan hanya soal jumlah air, tetapi bagaimana sistem kota mampu menerima dan mengalirkannya,” ujar Agustina, Minggu 4 Januari 2026.

Salah satu langkah utama adalah pelebaran saluran pembuangan air di kawasan Kaligawe. Saluran yang sebelumnya selebar 10 meter kini diperluas hingga 40 meter guna meningkatkan kapasitas aliran.

Menurut Agustina, saluran yang terlalu sempit membuat air mengalir dengan tekanan tinggi sehingga mudah tersumbat oleh sedimentasi maupun sampah. Dengan saluran yang lebih lebar, air hujan dapat mengalir lebih lancar dan risiko luapan berkurang.

“Ini rekayasa ulang batas kemampuan infrastruktur agar mampu menampung beban air yang lebih besar,” jelasnya.

Selain pelebaran saluran, Pemkot Semarang juga memperkuat sistem polder dan pompa sebagai bagian dari pengendalian banjir. Puluhan polder atau waduk kecil dikeruk untuk meningkatkan kapasitas tampung air di kawasan rendah. Polder berfungsi menahan air sementara sebelum dialirkan ke saluran utama atau ke laut.

Sementara itu, sebanyak 220 unit pompa disiagakan untuk mempercepat pengurangan genangan, terutama di wilayah rawan banjir seperti Tawang Mas dan Peterongan. Pompa bekerja mengalirkan air dari polder dan kawasan rendah ke sistem drainase besar.

“Polder menahan beban dasar air, sedangkan pompa berfungsi sebagai penggerak aktif agar air cepat berpindah,” kata Agustina.

Pelaksanaan strategi ini dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak, di antaranya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta TNI untuk memastikan sistem berjalan terpadu.

Pemkot menilai perubahan pendekatan ini memberikan dampak jangka panjang. Selain menurunkan risiko banjir besar, sistem drainase yang lebih lapang dan tampungan air yang memadai dinilai lebih efisien dari sisi energi karena tidak sepenuhnya bergantung pada pompa listrik.

Agustina menegaskan, keberhasilan sistem ini juga sangat bergantung pada peran masyarakat. Ia mengingatkan bahwa sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menyumbat saluran dan merusak seluruh sistem pengendalian banjir.

“Semua upaya teknis ini tidak akan maksimal tanpa kesadaran bersama menjaga lingkungan,” tegasnya. (Sul)

Sumber: