Ketua Gerindra Grobogan Dukung Wacana Pilkada oleh DPRD, Ini Alasannya
Ketua DPC Gerindra Kabupaten Grobogan Sugeng Prasetyo. (Achmad Fazeri/Disway Jateng)--
GROBOGAN, diswayjateng.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Grobogan Sugeng Prasetyo mendukung wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik itu gubernur, walikota, atau bupati beserta wakilnya masing-masing melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Saya selaku pribadi, yang kebetulan juga sebagai Ketua DPC Gerindra dan Wakil Bupati (Wabup) Grobogan setuju dengan wacana itu," tegasnya kepada wartawan pada Selasa (30/12/2025).
Menurut Wabup Sugeng, wacana tersebut sangat baik. Kendati demikian, dia berharap agar pembahasannya dilakukan sedetail mungkin oleh DPRD agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
"Selain itu, mekanisme Pilkada melalui DPRD tentunya juga lebih efisien, tidak menimbulkan gap-gap maupun gejolak di tengah masyarakat seperti saat Pilkada tersebut dilakukan secara langsung seperti yang telah berjalan," terangnya.
Lebih lanjut, Wabup Sugeng menambahkan, Pilkada langsung juga membutuhkan anggaran tidak sedikit, baik dari sisi penyelenggara maupun peserta. Kondisi demikian berdampak pada praktik politik transaksional yang justru merugikan masyarakat.
“Biaya politik yang tinggi sering kali bisa mendorong kepala daerah terpilih untuk 'mengembalikan modal' ketika menjabat. Ini berisiko pada kebijakan yang tak sepenuhnya berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Wabup Sugeng menilai, mekanisme Pilkada melalui DPRD tetap memiliki legitimasi demokratis karena anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Dengan demikian, aspirasi masyarakat tetap terwakili dalam proses Pilkada.
“Anggota DPRD adalah representasi rakyat. Jika mereka diberikan mandat memilih kepala daerah, maka proses demokrasi tetap berjalan, namun dengan cara yang lebih efisien dan terkontrol,” jelasnya.
Meskipun begitu, Wabup menegaskan, wacana tersebut masih memerlukan kajian mendalam serta payung hukum yang jelas. Ia berharap pemerintah pusat dan DPR dapat membuka ruang diskusi yang melibatkan partai politik, akademisi, hingga masyarakat luas.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: