Ancaman Polarisasi di Era Digital, Jadi Sorotan Utama dalam Dialog Publik di Solo

SOLO, diswayjateng.com - Ancaman polarisasi sosial di era digital menjadi sorotan utama dalam Dialog Publik bertajuk "Dinamika Politik dan Stabilitas Sosial, Deteksi Dini dan Pencegahan polarisasi", yang digelar di Solo, Selasa 9 Dedember 2025, malam.

Sejumlah narasumber menegaskan perlunya kewaspadaan bersama, terutama di tengah derasnya arus informasi yang kini dikuasai generasi muda.

Direktur Amir Mahmud Center, Amir Mahmud, menekankan polarisasi menjadi berbahaya ketika sudah menyentuh emosi dan keyakinan fundamental masyarakat.

“Jika sesuatu yang sederhana dianggap kebenaran absolut, eskalasi konflik bisa terjadi tanpa perlu alasan besar,” ujarnya.

Amir menyebut elite politik kerap menjadi pemicu perbedaan yang melebar di masyarakat. Karena itu, ia menilai keormasan dan lembaga keamanan harus hadir untuk mencegah perpecahan.

Dekan FH ITB AAS Solo, Isra Bil Ali mengingatkan,  polarisasi politik berpotensi memicu konflik sosial nyata. Ia menyinggung polarisasi Pilpres 2019 dan aksi anarkisme pada Agustus 2025 sebagai bukti eskalasi yang perlu diantisipasi.

Menurutnya, deteksi dini penting dilakukan setiap elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu sensitif, hoaks, dan ujaran kebencian.

“Jangan mudah terhasut berita bohong yang dapat memecah persatuan,” tegas Isra.

Sementara itu, Ketua PWI Solo, Anas Syahirul Alim, mengungkapkan perubahan drastis lanskap media dari konvensional ke digital membuat ruang informasi semakin tidak terkendali. 

Gen Z disebut menjadi pengguna internet terbesar dengan porsi 34 persen, menjadikan kelompok ini sangat rentan terhadap bias informasi dan konten yang memecah belah.

“Internet sekarang mencekram kuat karena didominasi Gen Z. Pengguna internet total mencapai 335 juta, bahkan melebihi jumlah penduduk Indonesia,” ujar Anas. 

Ia menyebut fenomena banyaknya akun ganda turut memperbesar potensi polarisasi dan filter bubble.

Dengan durasi penggunaan internet mencapai 8,5 jam per hari, Anas mengingatkan agar masyarakat tidak menjadi “objek” doktrin digital. “Cari pembanding. Jangan biarkan diri diinfiltrasi informasi yang searah,” tegasnya.

Sumber: