Dishub Solo Dapat Rp23 Miliar untuk BST 2026, Dua Koridor Terancam Dihentikan

SOLO, diswayjateng.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota SOLO mendapat alokasi anggaran sebesar Rp23 miliar untuk operasional layanan Batik SOLO Trans (BST) pada tahun 2026. Namun, dana tersebut belum mencukupi untuk membiayai seluruh koridor, sehingga dua rute BST terancam dihentikan sementara jika pemerintah pusat tidak memberikan kepastian pendanaan.

Kepala Dishub Solo, Taufiq Muhammad, mengatakan anggaran Rp23 miliar itu telah disetujui dalam pembahasan Raperda APBD Kota Solo 2026 pada Kamis 27 November 2025. 

Alokasi tersebut diprioritaskan untuk membiayai enam koridor feeder serta tiga koridor utama, yakni Koridor 2, 3, dan 4.

“Untuk Koridor 1 semoga masih dibiayai APBN. Sementara Koridor 5 dan 6 belum ada kepastian. Gubernur Jawa Tengah sudah bersurat ke pemerintah pusat untuk meminta pembiayaan APBN, tetapi sampai sekarang belum ada jawaban,” ujar Taufiq di Balai Kota Solo, Senin 1 Desember 2025.

Taufiq menyebut Pemkot Solo menunggu keputusan pemerintah pusat hingga akhir 2025. Jika tidak ada tindak lanjut, layanan Koridor 5 dan Koridor 6 kemungkinan besar dihentikan sementara pada awal 2026.

“Kami menunggu sampai akhir tahun. Kalau tidak ada respons, ya terpaksa kami hentikan dulu dua koridor itu,” ujarnya.

Pemkot Solo sebelumnya telah melakukan audiensi dengan Pemprov Jawa Tengah di Semarang. Dari pertemuan itu, Pemprov Jateng menyampaikan kesiapannya melakukan konsolidasi kebijakan BST mulai 2027, bersama daerah-daerah yang dilintasi rute BST.

“Nanti Pemprov siap sebagai koordinator. Kami akan sharing pembahasan dengan kabupaten sekitar,” kata Taufiq.

Namun, konsolidasi itu masih sebatas komitmen. Belum ada pembahasan detail terkait kebutuhan pendanaan BST pada 2027. 

“Baru langkah awal. Soal anggaran akan dibahas kemudian,” lanjutnya.

Sementara itu, akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai pendanaan BST perlu melibatkan lebih banyak pemerintah daerah, tidak hanya bergantung pada Pemkot Solo.

Ia menyarankan Solo mengadopsi skema pendanaan Trans Banjarbakula yang diterapkan pada 2025, di mana pembiayaan dibagi oleh beberapa daerah sekaligus.

“Proporsi sharing terbesar di Banjarbakula adalah Pemprov Kalimantan Selatan sebesar 51%, disusul Banjarbaru 29%, Banjarmasin 20%, dan kabupaten lainnya secara proporsional,” jelas Djoko kepada Espos.

Menurutnya, pola kolaborasi antar-Pemda itu layak dipertimbangkan untuk keberlanjutan layanan BST, terutama jika jumlah rute makin bertambah.

Sumber: