DPN Soroti Ancaman Non-Militer di Jateng, Bencana Alam Dinilai Paling Menonjol

DPN Soroti Ancaman Non-Militer di Jateng, Bencana Alam Dinilai Paling Menonjol

Deputi Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Mayjen TNI Ari Yuliyanto saat audiensi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah diterima Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno di kantor Gubernur Jateng kamis 27 November 2025-Humas Pemprov Jateng -

SEMARANG, diswayjateng.com – Instrumen pertahanan negara tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga mencakup kemampuan bangsa dalam menghadapi ancaman non-militer yang bersifat multidimensi, termasuk bencana alam.

Perubahan global menunjukkan bahwa ancaman terhadap ketahanan non-militer semakin nyata dan seringkali menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.

Isu tersebut mengemuka dalam Audiensi Tim Sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kamis (27/11/2025).

Tim Sosialisasi DPN yang dipimpin Deputi Geostrategi Mayjen TNI Ari Yuliyanto diterima Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).

Ari menjelaskan bahwa ancaman non-militer antara lain penyalahgunaan teknologi informasi, narkoba, perdagangan manusia, LGBT, serta bencana alam.

Karena itu, penguatan pertahanan non-militer menjadi penting untuk menghadapi ancaman tersebut.

“Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang kami sasar dalam rangka sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara.

 Kami melihat potensi ancaman di Jawa Tengah lebih banyak mengarah ke ketahanan non-militer, terutama bencana alam yang sangat menonjol,” jelas Ari.

Bencana alam masuk kategori ancaman non-militer karena tidak menggunakan senjata, namun berpotensi membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan masyarakat.

DPN akan melakukan sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara di Jawa Tengah dengan melibatkan TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

 Harapannya, kebijakan tersebut dapat membawa dampak positif bagi kemajuan daerah melalui penguatan keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan bangsa.

Sumarno mengapresiasi kegiatan sosialisasi tersebut.

Ia menyebut, peran Jawa Tengah sebagai penyangga pangan nasional sekaligus pusat industri menuntut adanya sinergi lintas sektor, termasuk dengan DPN.

Dalam konteks ketahanan pangan, Jawa Tengah membutuhkan ketersediaan air yang cukup serta ekosistem yang sehat.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: