Dukung Percepatan Pembangunan Perumahan

SLAWI, diswayjateng.id - Pemkab Tegal melalui Dinas Perkim mendukung program percepatan pembangunan perumahan yang dicanangkan pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkim Jaenal Dasmin.

Yang sehari sebelumnya mendampingi wakil bupati Tegal di pertemuan kepala daerah Brebes, Pekalongan, Kabupaten Tegal, Wonosobo, dan Pekalongan di Banyumas, Minggu (20/7/2025).

Dalam kesempatan ini, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat penuntasan masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). "Dengan melibatkan penuh pemerintah daerah sebagai pelaksana utama," ujarnya, Senin (21/2025).

Menurutnya, dalam forum yang digelar di Ruang Joko Kahiman tersebut, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa Kementerian PKP tengah menyiapkan skema renovasi 2 juta rumah setiap tahun, dimulai pada 2026. Terkait dengan hal tersebut pihaknya tengah mengusulkan proposal untuk  peningkatan kualitas rumah sebanyak 1.067 unit.

BACA JUGA:Dinas Perkim Kabupaten Tegal Targetkan Proses Ukur Selesai

BACA JUGA:Dinas Perkim dan Bupati Tegal Audiensi Usulkan Rehab RTLH

Pihaknya juga tengah memohon kepada pengembang perumahan untuk memberi bantuan PSU  dengn memperhatikan kondisi  jalan dan saluran. "Termasuk mengajukan usulan pembangunan rumah baru untuk masyarakat yang belum punya rumah," cetusnya.

Pihaknya juga mengusulkan pendirian rumah susun untuk masyarakat yang selama ini tinggal di bantaran sungai dan merelokasi mereka yang tinggal di daerah rawan bencana. Pihaknya juga menyatakan bahwa pemerintah pusat sedang mempersiapkan sistem, agar tidak menjadi proyek pusat, melainkan menjadi proyek daerah.  

Di sini diharuskan  ada kesiapan di daerah untuk menyalurkan secara cepat. Pihaknya mengapresiasi langkah Wamen Fahri dan menyambut baik keterlibatan pemerintah pusat dalam penanganan RTLH. "Kami mendukung penuh. Ini program yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya bagi kelompok MBR agar bisa segera tinggal di rumah yang layak huni," ungkapnya.

Dengan pendekatan kolaboratif ini, pemerintah berharap program perumahan tak lagi terhambat oleh birokrasi pusat. Melainkan menjadi gerakan bersama yang digerakkan langsung oleh daerah. (adv)

Sumber: