Fraksi PKS DPRD Tekankan Transparansi APBD Kabupaten Tegal

SLAWI, diswayjateng.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Tegal menghendaki penyusunan APBD agar transparansi. Hal itu untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang APBD. 

Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kabupaten Tegal H. Sudirman mewakili Ketua Fraksi PKS Arip Budiono saat membacakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD II Kabupaten Tegal dalam Rapat Paripurna, di kantor DPRD setempat.

Dia berharap, laporan keuangan APBD tahunan supaya bisa diakses secara mudah oleh publik. Baik melalui online maupun offline. Tujuannya agar publik dapat mengetahui dan menelusuri sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, publik juga dapat mengetahui aliran pendapatan daerah yang disalurkan.

"Publik juga bisa mengetahui apa saja detail program, capaian, dan realisasi anggarannya," kata Sudirman.

BACA JUGA:Fraksi PKS DPRD Kabupaten Tegal Didatangi Inorga Kormi, Ada Apa?

BACA JUGA:4 Catatan Penting Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tegal Terhadap LPJ Pelaksanaan APBD 2024

Dia menyarankan alangkah baiknya jika pemerintah memaksimalkan forum-forum resmi dalam penyusunan APBD, seperti Musrenbang. Termasuk juga forum lain di luar forum resmi seperti bedah APBD. Sehingga prinsip partisipasi masyarakat semakin kuat dan memiliki legalitas kokoh dalam implementasinya.

Dia mengisahkan, seorang ilmuwan sosial politik asal Jerman, Juergen Habermas pernah mengatakan bahwa Kedaulatan rakyat bukan 'substansi' yang membeku di dalam 

perkumpulan para wakil rakyat, melainkan juga di dalam berbagai forum warga negara, organisasi non pemerintah, gerakan sosial.

"Atau singkatnya, di manapun diskursus tentang kepentingan bersama warga negara dilancarkan," sambungnya.

BACA JUGA:Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tegal Siap Kawal Aspirasi Infrastruktur Jalan Rusak

BACA JUGA:Daerah Irigasi Rambut Cipero Dangkal, DPRD Kabupaten Tegal Desak Normalisasi

Dalam kesempatan itu, Fraksi PKS juga menyinggung soal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihaknya mengaku sangat mendorong dan mendukung inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan PAD melalui penguatan komoditas unggulan daerah, efisiensi aset daerah, dan diversifikasi sumber pendapatan lokal.

"Hal itu mengingat terjadinya tren berkurangnya dana transfer daerah dari pemerintah pusat," ucapnya.

Sumber: