Bupati Grobogan Akan Selaraskan Program Daerah dengan Tujuh Agenda Prioritas Nasional

GROBOGAN, diswayjateng.id - Bupati Kabupaten Grobogan Setyo Hadi akan terus menyelaraskan program daerah dengan program pemerintah pusat, yakni tujuh agenda prioritas nasional.

"Jadi, penting sekali menyelaraskan program daerah dengan tujuh agenda prioritas nasional tersebut," tegasnya saat memberi sambutan pada upacara peringatan hari otonomi daerah belum lama ini.

Bupati Setyo Hadi memaparkan tujuh agenda prioritas nasional itu, meliputi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), program Makan Bergizi Gratis (MBG), pencegahan stunting maupun kemiskinan ekstrem.

Lalu, Bupati Setyo Hadi melanjutkan, pengendalian inflasi, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri kerajinan lokal, Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Dengan begitu harapannya kebijakan daerah dengan pemerintah pusat bisa selaras serta saling mendukung untuk mewujudkan tujuan bersama Indonesia Emas 2025," sambungnya.

Bupati Setyo Hadi mengatakan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah 2025 mengangkat tema "Sinergi Pusat dan Daerah untuk Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045". Setiap daerah diharap dapat menyelaraskan program daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi.

"Ini wujud komitmen bersama dalam memperkuat peran otonomi daerah demi masa depan bangsa," katanya.

Tema ini, menurut Bupati Setyo Hadi, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara merata dan berkelanjutan. 

"Visi Indonesia Emas 2045, dengan target Indonesia menjadi negara maju di usia 100 tahun kemerdekaan, hanya dapat tercapai apabila daerah-daerah mampu berkembang secara mandiri, tapi tetap masih selaras dengan arah pembangunan nasional," paparnya.

Berikutnya, Bupati Setyo Hadi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakukan penyesuaian arah pembangunan daerah agar juga selaras dengan kebijakan nasional dan visi kepala daerah.

"Hal itu sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD," pungkasnya.

Sumber: