Ramai Soal Efisiensi Anggaran, Dinkes Grobogan: Penanganan Balita Gizi Buruk Butuh Biaya Besar

GROBOGAN, diswayjateng.id – Plt. Subkoordinator Gizi, Remaja, dan Lansia Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Grobogan, Rumia Magdalena, menyatakan bahwa penanganan gizi buruk di Kabupaten Grobogan membutuhkan biaya sangat besar.

Menurut Lena, sapaan akrab Rumia Magdalena, upaya penanganan gizi buruk di Kabupaten Grobogan saat ini akan mengalami tantangan besar dampak dari pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat melalui kebijakan efisiensi APBD TA 2025. Hal ini membuat Dinkes Grobogan sulit menjalankan program yang lebih komprehensif.

“Mudah-mudahan ada solusi. Misalnya memang terkena efisiensi anggaran, kami tetap berharap ada dana, entah support dari mana. Kami sangat terbuka dengan pihak manapun yang ingin mendukung dalam penanganan gizi buruk,” terangnya.

Lena mengatakan, selama ini pihaknya bekerjasama dengan beberapa perusahaan lewat program Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satunya, program JAPFA for Kids di 17 SD Kecamatan Godong pada September 2024 lalu. Termasuk juga, memperoleh Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) Jawa Tengah senilai hampir Rp 4 miliar.

“Tahun 2025 ini, program CSR yang dari JAPFA sepertinya akan berlanjut,” ujarnya ketika ditemui diswayjateng.id di depan aula pertemuan Dinkes Grobogan, Rabu 5 Maret 2025.

Selain itu, Lena menambahkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) semoga juga menyasar balita dengan kondisi gizi buruk maupun stunting dan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), dalam rangka memenuhi kebutuhan protein hewani mereka.

“Kemarin saya sudah ikut monitoring MBG itu ada paha ayam yang diolah. Ada buah, ada juga sayuran,” bebernya

Lena menegaskan, kasus gizi buruk di Kabupaten Grobogan yang masih tinggi ini menunjukkan perlunya perhatian intens dari berbagai pihak, terutama dalam hal memberikan intervensi gizi yang lebih maksimal.

Selain itu, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, peran masyarakat hingga sektor swasta, pun diharapkan dapat membantu meringankan beban pemerintah daerah dalam menangani persoalan gizi buruk.

Sumber: