Dishub Kabupaten Tegal Berharap Pengadaan Pemeliharaan Lampu PJU Tidak Terdampak Efisiensi

Seentera itu, Dhimas Adiyasa dari BPKAD menyatakan, sesuai dengan inpres no 1 tahun 2025. Diimbau agar bupati membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar atau FGD.

Termasuk  mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 5O %.  Termasuk  membatasi belanja honorarium mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional, mengurangi belanja yang bersifat pendukung. "Memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik, tidak berdasarkan pemerataan antar OPD atau alokasi tahun anggaran sebelumnya," tegasnya.

Sumber: