Pemprov Jawa Tengah Intensifkan Penanganan PMK pada Hewan Ternak

Pemprov Jawa Tengah Intensifkan Penanganan PMK pada Hewan Ternak

LUMPUH - Kondisi sapi suspect PMK yang makin memburuk dan lumpuh menjadi alasan dilakukannya potong paksa.-Syamsul Falaq-Radar Brebes

MAGELANG, diswatjateng id - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang melanda hewan ternak di Jawa Tengah mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat upaya penanganan.

Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengakui, pihaknya terus meningkatkan langkah-langkah penanganan PMK pada hewan ternak di wilayah tersebut, termasuk melalui vaksinasi dan pengawasan ketat di pasar-pasar hewan.

"Kami dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah mengeluarkan surat edaran tentang cara menanggulangi, mengantisipasi, dan menangani PMK ini," ujar Nana dalam kunjungannya di Kabupaten Magelang, Kamis, 9 Desember 2025.

BACA JUGA:Kasus PMK Meroket, 113 Sapi Mati, Pemkab Belum Ada Niat Tutup Pasar Hewan

Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah per 9 Januari 2025, terdapat 2.666 ekor hewan ternak yang diduga terinfeksi PMK, atau 0,0484% dari total populasi sekitar 5,5 juta ekor.

Nana juga menyebutkan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan provinsi lain terkait perdagangan ternak lintas daerah. "Kita cek dulu kondisinya, dan memisahkan hewan yang sakit dari yang sehat," jelasnya.

Untuk hewan ternak yang sehat, dilakukan vaksinasi dengan bantuan dinas terkait dan relawan. Sementara hewan yang sakit diberi pengobatan atau disembelih dan dikubur jika kondisinya memburuk.

"Kami terus meningkatkan penanganan ini dan menyiapkan lebih banyak relawan," tambah Nana. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan menghindari konsumsi bagian tubuh hewan yang terinfeksi PMK.

BACA JUGA:Merebaknya PMK di Jawa Tengah, 25 Sapi Mati dan Ribuan Lainnya dalam Penanganan

Sebagai langkah penanganan, Pemprov Jateng telah membentuk Satgas Penanganan PMK sejak 2022, melalui SK Gubernur No.443/38. 

Satgas ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, kodam, Balai Karantina Pertanian, Balai Besar Veteriner Wates, serta akademisi dan asosiasi terkait. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: