Massa Geruduk Balaikota Solo, Nyatakan Tak Puas Pemerintahan Jokowi, Pengamat Bilang Pro Kontra Itu Biasa

SOLO, disway.jateng.id - Massa dari berbagai elemen masyarakat dan kelompok emak-emak, menggeruduk Balaikota Solo, Rabu siang 6 November 2024. Demonstran itu menuntut akuntabilitas pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Koordinator Aksi dari Elemen 212 Kabupaten Klaten, Muhammad Syafi mengungkapkan ada dua tuntutan utama yang mereka bawa. Massa menilai selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, banyak hal yang dilanggar, sehingga menuntut Jokowi diadili.

"Sudah 10 tahun Jokowi menjadi Kepala Negara, dan menurut kami banyak sekali hal yang dilanggar. Maka saat ini tuntutan kami hanya dua. Pertama, adili Jokowi apapun yang terjadi. Kami ingin memastikan bahwa apa yang telah ia lakukan selama kepemimpinannya dapat dipertanggungjawabkan," terangnya kepada wartawan, Rabu, 6 November 2024. 

Selain itu, mereka juga menuntut pengusutan akun "Fufufafa". Menurut mereka, akun tersebut sudah menjadi polemik publik, namun sudah sekian lama belum ada tindak lanjut dari Kementrian Komunikasi dan dan Informatika. 

BACA JUGA: Pengamat Undip: Sinyal Kuat Jokowi ke Luthfi–Taj Yasin karena Ingin Lanjutkan Agenda Pembangunan di Jateng

BACA JUGA: Survei Litbang Kompas Sebut Andika-Hendi Ungguli Luthfi-Yasin, Jokowi: Belum Gambarkan Hasil Pilkada

"Jejak digital kasus ini mudah sekali untuk diusut dan ditelusuri akar permasalahannya. Namun, anehnya kenapa Kominfo belum bertindak? Apakah ada pengkhianatan di dalam tubuh pemerintahan?" tambah Syafi,

Syafii mempertanyakan, lambannya respons pemerintah terhadap kasus tersebut. Syafi juga menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk seruan bagi pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

"Kami berharap kepercayaan masyarakat, khususnya warga Solo Raya, terhadap aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak disalahgunakan. Rakyat berharap agar para penegak hukum dapat menjalankan amanah mereka dengan baik," ujarnya.

Wajar di negara demokrasi

Sementara itu, Pengamat Sosial sekaligus pemimpin Amir Mahmud Center (AMC), Amir Mahmud mengatakan aksi demoi yang menyatakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan adalah hal yang wajar. Apalagi hal ini terjadi di negara demokrasi. 

Meski demikian, Amir mengingatkan kepada pemerintah untuk perlu menyikapi aksi-aksi semacam itu. Aksi-aksi pro kontra pemerintahan Jokowi perlu mendapatkan respon karena mempertimbangkan kondisi lain, di mana saat penyambutan kepulangan Jokowi yang cukup spektakuler. 

BACA JUGA: Prabowo Kunjungi Jokowi, Bertemu Empat Mata, Tak Bicarakan Masalah Politik

BACA JUGA: Jokowi Ajak Main Kedua Cucu di Mal, Langsung Diserbu Warga Minta Selfie dan Salaman

“Ya kita melihat bahwa saat penyambutan kepulangan Jokowi itu ratusan ribu bahkan jutaan masyarakat. Artinya, ada kelompok yang kontra tapi juga banyak yang pro Jokowi. Karena itu perlu pemerintah itu bertindak untuk menenangkan kedua kelompok, jangan sampai terjadi kegaduhan yang yang berkelanjutan,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan. 

Kritisi pemerintahan Jokowi

Sumber: