Indeks SPBE Tertinggi, Pemprov Jateng Raih Digital Government Award dari Presiden

Indeks SPBE Tertinggi, Pemprov Jateng Raih Digital Government Award dari Presiden

SUKSES - Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan dari presiden.Foto: Istimewa --

DISWAYJATENG, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Digital Government jateng.disway.id/listtag/5995/award">Award dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai provinsi dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi. 

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Jokowi kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana dalam acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.

Sebab, berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), indeks SPBE Pemprov Jateng mencapai  angka 4,26 dengan predikat memuaskan.

BACA JUGA:Bangunan Co-working Space Trasa Kabupaten Tegal Terbengkalai

Bahkan, indeks SPBE Pemprov Jateng menunjukkan peningkatan sejak 2021. Secara berturut indeks SPBE Jateng tahun 2021 sebesar 2,74, kemudian 2022 sebesar 3,34, dan 2023 sebesar 4,26.

"Ini suatu kebanggaan bagi kami,  bahwa Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan digital government award-SPBE Summit 2024. Alhamdulillah tadi langsung diberikan Presiden," kata Nana usai menerima penghargaan. 

Sejumlah sistem elektronik yang diterapkan oleh Pemprov Jateng dalam menjalankan roda pemerintahan diantaranya LaporGub, Open Data Jateng, e-makaryo, e-planning, dan e-budgeting. 

BACA JUGA:Saran Komisi IV DPRD, Purin Kabupaten Tegal Direnovasi untuk Study Tour Kelautan

Dikatakan Nana, penghargaan yang diperoleh tersebut sebagai motivasi agar kedepan semakin baik dalam melayani masyarakat.

"Tentu saja ini merupakan kepercayaan yang harus terus ditingkatkan. Kinerja dalam melayani masyarakat harus yang terbaik," katanya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan,  birokrasi harus hadir melayani, bukan mempersulit dan memperlambat. Tolok ukurnya adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan memudahkan urusan masyarakat.

Jokowi menyatakan, agar semua kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah saling mengintegrasikan dan menginteroperabilitas aplikasi, data, dan layanannya. Ia menyampaikan kesederhaan dalam pelayanan dapat berdampak pada masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: